Pemprov Sumbar Lapor Pusat untuk Atasi Lonjakan Harga Bawang Putih

Harga Bawang Putih Sumbar

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit sidak ke Pasar Raya Padang untuk meninjau harga bawang putih (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id - Merespon kenaikan harga bawang putih hingga mencapai 100 persen, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) telah koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan, hingga saat ini pemerintah masih memiliki stok bawang putih yang cukup memadai. "Stok di puat hingga Maret masih ada. Kalau terjadi kelangkaan, surati saja, nanti akan di drop dari Jakarta. Jadi, masyarakat tidak usah gelisah," ujarnya di saat sidak ke Pasar Raya Padang, Jumat (7/2/2020).

Menurut Nasrul, berdasarkan hasil sidak, semua pedagang mengakui harga bawang putih naik. "Kita dapat informasi, lalu kita cek ada kenaikan ternyata itu benar, biasanya Rp 28 ribu sekarang sudah lebih Rp 50 ribu, para distributor juga melepas harga ke pasar juga Rp 48 ribu," jelasnya.

Baca juga : Terdampak Masalah Virus Corona, Harga Bawang Putih di Padang Naik 2 Kali Lipat

Melonjaknya harga bawang putih, kata Nasrul, karena diberhentikannya impor bawang putih dari China, sehingga banyak orang yang membeli lebih banyak bawang putih di pasaran untuk di stok di rumah, dan itu menyebabkan kenaikan harga.

Padahal, masyarakat seharusnya tidak usah gelisah, karena pemerintah pusat sudah mengantisipasi.

Bawang putih itu, katanya, tidak hanya diimpor dari China. Tetapi juga ada dari India, Vietnam, Myanmar dan juga Thailand. Apalagi, kabarnya pemerintah pusat juga sudah berencana menambah impor dari negara lain itu.

"Mudah-mudahan dengan adanya tambahan impor akan ada tambahan pasokan untuk Sumbar, terutama untuk kota-kota besar seperti Padang dan Bukittinggi," ucapnya.

Surat permintaan tambahan pasokan ke pusat itu akan segera ditindaklanjuti Pemprov, adanya tambahan pasokan, dengan sendirinya harga juga akan turun.

Sementara, terkait produksi bawang putih lokal, dikatakan Nasrul memang sedang menurun. ia berharap, ke depannya produksi daerah sendiri harus ditingkatkan, agar tidak bergantung dengan luar.

"Kedepan perlu kita bicarakan lagi, produksi daerah harus kita bangun, sekarang kita memang bergantung dengan impor," katanya. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024