Langgam.id — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas, baik dari sisi kualitas produk maupun perluasan akses pasar. Sinergi ini dinilai penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini ditopang sektor UMKM.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci dalam menjembatani UMKM agar mampu menembus pasar yang lebih kompetitif. Peran Apindo diharapkan dapat membuka akses pembinaan, standarisasi, hingga distribusi produk.
“Bagaimana UMKM yang jumlahnya sangat besar ini bisa naik kelas dan masuk ke pasar yang lebih baik. Dukungan dari Apindo sangat kami harapkan,” ujar Mahyeldi saat membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) DPP Apindo Sumbar di Padang, Kamis (23/4/2026).
Ia mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir jumlah UMKM di Sumbar meningkat signifikan, dari sekitar 600.000 menjadi lebih dari 740.000 unit usaha. Sekitar 99 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Selain itu, lebih dari 5.800 koperasi turut menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Mahyeldi, besarnya jumlah UMKM tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Tanpa dukungan yang tepat, pelaku usaha akan sulit berkembang dan meningkatkan nilai tambah produk.
Sejumlah praktik baik telah mulai terlihat. Beberapa pelaku usaha di Sumbar, misalnya, telah mampu memfasilitasi produk UMKM menembus pasar Malaysia melalui pembinaan dan standarisasi. Model seperti ini diharapkan dapat diperluas melalui kolaborasi dengan Apindo.
Selain UMKM, Mahyeldi juga menyoroti potensi komoditas unggulan daerah seperti kakao dan gambir yang memiliki daya saing global. Namun, ia menilai hilirisasi masih menjadi pekerjaan rumah besar karena sebagian besar produk masih diekspor dalam bentuk mentah.
“Nilai tambah belum optimal karena kita belum maksimal dalam hilirisasi. Ini peluang yang harus kita dorong bersama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyaksikan penandatanganan kerja sama program Apindo UMKM Merdeka antara DPP Apindo Sumbar, Universitas Andalas, dan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar. Program ini diharapkan menjadi wadah konkret dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.
Ketua DPN Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan, penguatan UMKM sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Ada tiga fokus kami, yaitu menurunkan pengangguran, mendorong transformasi tenaga kerja ke sektor formal, dan meningkatkan investasi yang berdampak pada penciptaan kerja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Apindo Sumbar Rina Pangeran menyebut tema Rakerkonprov kali ini, “Bangkit Bersama Membangun Ekonomi Sumatera Barat yang Tangguh dan Berkelanjutan”, relevan dengan kondisi daerah yang tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana.
Melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, UMKM Sumbar diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
