Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat koordinasi untuk membahas percepatan pembangunan daerah pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Sabtu (14/3/2026), salah satunya menyoroti upaya pemulihan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukungnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Tanah Datar sehingga perlu menjadi prioritas dalam proses pemulihan pascabencana. Menurutnya, percepatan pemulihan sektor ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi daerah.
“Komoditas yang dihasilkan dari Tanah Datar merupakan komoditas unggulan yang turut berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sekitar 72 persen masyarakat Tanah Datar menggantungkan penghidupannya pada sektor pertanian. Karena itu, upaya pemulihan sektor ini harus dilakukan secara cepat, terarah, dan tepat sasaran,” ujar Arry.
Ia menambahkan, meskipun sektor pertanian terdampak bencana, sektor ini tetap diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2026. Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, di antaranya perlambatan investasi, keterbatasan belanja pemerintah, serta penurunan kinerja pada sejumlah lapangan usaha.
Oleh sebab itu, Arry menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam merumuskan langkah-langkah pemulihan yang efektif, khususnya di sektor pertanian dan infrastruktur pendukungnya.
“Kita ingin memastikan seluruh program pemerintah provinsi dapat selaras dengan kebutuhan daerah. Dengan sinergi yang kuat, insyaAllah percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih terarah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu Bupati Tanah Datar, Eka Putra berharap adanya dukungan dan langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat bencana.
“Banyak jaringan irigasi yang rusak akibat bencana. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat berdampak pada menurunnya produksi pertanian secara luas,” ujar Eka.
Ia juga menyampaikan bahwa proses pemulihan ekonomi daerah pascabencana saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemulihan secara bertahap agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Selain membahas dampak bencana terhadap sektor pertanian, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah lainnya, seperti penanganan kebencanaan, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor perekonomian dan pariwisata, serta kesiapan menghadapi Idulfitri, termasuk upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari raya. (*/YH)
