Pemprov Larang Pergerakan Orang Antar Kota dan Kabupaten di Sumbar

Jalan Tol Sumbar

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) melarang pergerakan orang antar kota dan kabupaten. Kebijakan ini agar penyebaran virus corona (covid-19) di saat mudik kian terminimalisir.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan pergerakan dilarang terutama untuk melindungi daerah yang dinilai tergolong zona hijau covid-19. Saat ini, ada 5 daerah yang termasuk hijau karena sedang nol kasus covid-19.

“Ada lima daerah yaitu Kota Solok, Sawahlunto, Pasaman Barat, Pariaman, dan Sijunjung. Strateginya kita perketat orang masuk, kalau ada yang masuk kita isolasi,” katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (14/5/2020).

Pengetatan pengawasan dilakukan untuk pergerakan orang keluar masuk provinsi, maupun orang keluar masuk kota. Orang yang boleh lewat adalah mereka yang diizinkan sesuai Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Tidak boleh. Termasuk dalam provinsi, apalagi mereka yang daerahnya sudah hijau seperti Sawahlunto, yang dari luar daerah itu tidak boleh masuk, kecuali yang memenuhi syarat sesuai aturan,” katanya.

Aturan ini akan berlangsung hingga selesai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan peraturan ini diharapkan bisa segera membuat kasus positif menjadi turun dan berakhir. (Rahmadi/ICA)

Baca Juga

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memimpin patroli ke sejumlah titik rawan tawuran dan balap liar di Kota Padang pada Jumat
Sertijab Kapolda Sumbar Masih Tunggu Jadwal Mabes Polri
Demo masyarakat Kasang di Ombudsman menuntuk tindaklanjut laporan dugaan maladministrasi oleh Gubernur Sumbar dalam pemberian izin tambang adesit.
Demo Ombudsman, Masyarakat Kasang  Desak Gubernur Mahyeldi Diperiksa Terkait Izin Tambang Andesit
Kerangka besi bangunan hotel di simpadan sungai Batang Anai, Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.
Walhi Desak Pemprov Sumbar Segera Bongkar Bangunan di Lembah Anai
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Kasus Dosen Poltekkes Padang Jatuh dari Lantai III, Polisi Cek CCTV 
Pemerintah Kota Padang mengajukan pengadaan 1.540 unit tablet Android senilai Rp3 miliar dalam APBD Kota Padang 2026. Ilustrasi Canva
Pemko Padang Anggarkan Rp3 Miliar Lebih Beli 1.500 Tablet Android
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September