Langgam.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy terus memacu realisasi Program Unggulan Sumatera Barat Sejahtera dan Berkeadilan hingga akhir masa jabatan mereka. Sejumlah capaian signifikan telah tercatat, termasuk rasio elektrifikasi desa dan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang mendapat pujian serta pengakuan nasional.
Gubernur Mahyeldi mengungkapkan bahwa rasio elektrifikasi Sumatera Barat kini telah mencapai 99,9 persen, yang menunjukkan hampir seluruh desa dan nagari di Sumbar telah teraliri listrik. Salah satu wilayah yang mencatatkan kemajuan signifikan adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan rasio elektrifikasi mencapai 99,77 persen per Juni 2024. Pada 2025, Pemprov Sumbar bersama PLN akan meluncurkan program "Mentawai Terang," yang akan menerangi seluruh wilayah Mentawai melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Insyaallah, program 'Mentawai Terang' akan dimulai akhir tahun ini atau awal 2025. Jika Mentawai sepenuhnya teraliri listrik, Sumbar akan mencapai rasio elektrifikasi 100 persen,” jelas Mahyeldi, Rabu (18/9/2024) di Padang.
Meski demikian, Kepulauan Mentawai masih menyandang status sebagai daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (3T) di Sumbar. Saat ini, pasokan listrik Mentawai sebagian besar masih bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), yang ketersediaannya sangat bergantung pada suplai bahan bakar dan kondisi cuaca.
“Sekitar 6 MW listrik di Mentawai disuplai oleh PLTD. PLN bersama beberapa investor telah merencanakan pembangunan beberapa unit PLTS di Mentawai, sehingga kebutuhan listrik masyarakat bisa terpenuhi,” tambah Mahyeldi.
Untuk mengakhiri status 3T di Mentawai, Pemprov Sumbar juga mengusulkan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram bersubsidi kepada pemerintah pusat, mengingat program ini belum pernah dijalankan di Mentawai.
“Kami juga mengusulkan program konversi minyak tanah ke gas agar masyarakat Mentawai mendapatkan tambahan kuota LPG 3 kilogram bersubsidi. Ini sudah menjadi kebutuhan mendesak,” tegas Mahyeldi.
Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Herry Martinus, menambahkan bahwa pihaknya terus mendukung program unggulan gubernur dan wakil gubernur dalam mewujudkan Sumbar Sejahtera dan Berkeadilan. Salah satu fokusnya adalah memberikan bantuan pemasangan instalasi listrik sederhana bagi keluarga tidak mampu serta memperluas akses listrik ke wilayah terpencil.
“Kami telah membantu 1.200 keluarga dengan pemasangan instalasi listrik sederhana pada 2021, dan 1.198 keluarga pada 2022,” jelas Herry.
Dalam empat tahun terakhir, Dinas ESDM juga terus membangun unit-unit pembangkit Solar Home System (SHS) dan PLTS di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada 2022, 20 unit SHS dipasang di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, serta revitalisasi PLTMH di Pasaman dan Pasaman Barat.
Pada 2023, PLTS irigasi juga dipasang di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung sektor pertanian, yang mampu mengairi sekitar 30 ribu hektar sawah, memungkinkan petani panen hingga tiga kali setahun.
“Kami bantu sawah tadah hujan dengan PLTS irigasi agar hasil panen maksimal. Hingga 2024, lima lokasi telah kami bangun PLTS irigasi,” kata Herry.
Keberhasilan lainnya adalah pencapaian Sumbar sebagai daerah terbaik kedua dalam implementasi Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) pada 2022 dan daerah inovasi terbaik dalam pengembangan EBT pada 2023.
“Sumbar memiliki dokumen RUED dan Roadmap Lumbung Energi Hijau. Saat ini, porsi EBT Sumbar mencapai 26,9 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 14,9 persen. Ini menjadi alasan mengapa Sumbar menerima penghargaan atas komitmen implementasi EBT selama dua tahun berturut-turut,” pungkasnya. (*/Yh)
