Pemprov Jelaskan Angka Kemiskinan Sumbar Naik Karena Dampak Bencana

Pemprov Jelaskan Angka Kemiskinan Sumbar Naik Karena Dampak Bencana

Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi menyampaikan upaya percepatan realisasi anggaran 2024. (Foto: Adpsb)

Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan dampak bencana yang berulang kali menerjang daerah itu membuat angka kemiskinan ikut meningkat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, mengungkapkan bahwa bencana alam menjadi faktor utama di balik kenaikan angka kemiskinan di Sumatera Barat (Sumbar) sebesar 0,02 persen pada tahun 2024.

“Memang ada peningkatan (angka kemiskinan), tapi penyebab utamanya adalah bencana,” ujar Medi di Padang, Rabu (3/7/2024).

Bencana alam tidak hanya berdampak langsung pada masyarakat yang tertimpa, tetapi juga melumpuhkan lahan produktif sebagai sumber ekonomi mereka.

“Jaringan jalan yang putus akibat bencana menyebabkan harga-harga komoditas ikut naik,” jelas Medi.

Bencana ini juga menyebabkan terganggunya jalur trasportasi untuk angkutan barang, sehingga menyebabkan inflasi meningkat.

Lebih lanjut, Medi menjelaskan bahwa garis kemiskinan di Sumbar mengalami peningkatan dari Rp. 667.925/orang/bulan pada Maret 2023 menjadi Rp. 708.416/orang/bulan saat ini.

Menanggapi hal ini, Pemprov Sumbar telah mengambil langkah-langkah penanggulangan kemiskinan di 19 kabupaten dan kota, dengan total 186 sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai OPD.

Program ini juga didukung dengan anggaran yang memadai.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar merilis data bahwa jumlah penduduk miskin di Sumbar mencapai 345.730 orang atau 5,97 persen pada Maret 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 5.360 orang dibandingkan dengan Maret 2023.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 4,72 persen, naik dari 4,67 persen pada Maret 2023. Sedangkan di daerah perdesaan, persentasenya naik dari 7,23 persen menjadi 7,28 persen. (*/Fs)

Baca Juga

Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Pemulihan Pascabencana, Pemprov Sumbar Optimalkan Tambahan TKD Rp534 Miliar
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Mahyeldi: Masukan Jadi Evaluasi Tata Kelola
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Daftar Kabupaten/Kota Kena Tegur Pemprov Terkait Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Gubernur Layangkan Teguran untuk 12 Kabupaten/Kota, Susun Perkada Tanpa Fasilitasi Pemprov
Ketua yang akan memegang tampuk dari perkumpulan suku Kampai/Kampai Minangkabau akhirnya telah ditetapkan dan ditunjuk
Pemprov Sumbar Dorong Peran Niniak Mamak Bentengi Generasi Muda dari Pengaruh Negatif
Dirjen Polpum Kemendagri: Sumbar Bisa Jadi Percontohan Pencegahan Konflik Berbasis Sekolah
Dirjen Polpum Kemendagri: Sumbar Bisa Jadi Percontohan Pencegahan Konflik Berbasis Sekolah