Pemprov Bahas Usulan Karantina Lokal, Akan Terapkan Larangan Masuk Sumbar

Pemko Padang Wacanakan Lokasi Karantina untuk Antisipasi Corona di Pulau

Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Langgam.id - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) akan mengusulkan penerapan karantina lokal kepada pemerintah pusat. Kebijakan itu bertujuan untuk mencegah agar virus corona tidak terus menyebar.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pihaknya segera melakukan rapat bersama Polda Sumbar. Pemprov akan berkoordinasi soal pengamanan di perbatasan yang dapat dilakukan oleh polisi dan TNI.

"Kita minta TNI dan Polri yang jaga, tapi bagaimana keputusannya kita lihat nanti," katanya di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Sabtu (28/3/2020).

Ia mengaku telah diberi tahu oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Hukum dan HAM, bahwa akan ada satu Peraturan Pemerintah (PP) yang menjelaskan tentang karantina lokal.

Kepala daerah dapat menerapkan karantina lokal di wilayahnya berdasarkan PP tersebut. Namun karantinanya hanya melarang orang lewat, sedangkan barang dan logistik boleh tetap masuk.

"Kita akan usulkan, tapi bukan lockdown, kalau lockdown semua tidak boleh masuk," katanya.

Menurutnya hal demikian juga sudah disepakati dan diterapkan oleh Kabupaten Mentawai mulai pada Selasa nanti. Setiap orang tidak boleh lagi masuk, sedangkan barang boleh masuk. Setiap sopir juga bakal dikontrol kesehatannya, dan harus dipastikan dalam keadaan sehat.

Mengenai bahan pangan menurutnya tidak perlu dikhawatirkan, sebab saat ini Bulog punya sekitar 11 ribu ton. Jumlah tersebut bisa mencukupi satu bulan ke depan. Selain itu Sumbar juga punya produksi pangan dengan pertanian sendiri.

"Lagian yang dilarang cuma orang, kalau barang kan memang tetap boleh masuk," katanya.

Dia mengatakan alasan melarang orang masuk, karena hampir semua yang terjangkit adalah orang luar atau orang Sumbar yang balik dari luar. Jika orang masuk terus dibiarkan, dikhawatirkan akan membawa virus lagi.

"Mohon maaaf ini, hampir semua yang bawa virus adalah tamu kita dari luar, atau orang Sumbar yang pergi ke luar lalu kembali lagi ke sini dan kena," katanya.

Menurutnya mengenai usulan itu juga sudah disetujui oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (Rahmadi/SS)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024