Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumbar 2026.
Anggaran itu jauh di bawah kebutuhan ideal. Setidaknya, penyelenggaraan acara olahraga tingkat provinsi, diperkirakan mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumbar Mahdianur mengatakan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus mencari pola lain agar Porprov tetap dapat terlaksana.
Menurutnya, solusi yang ditempuh adalah mengedepankan kolaborasi antara Pemprov Sumbar dengan pemerintah kabupaten dan kota. Konsep tuan rumah bersama membuat beban penyelenggaraan tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah provinsi.
“Daerah yang menjadi tuan rumah turut menyiapkan berbagai kebutuhan pertandingan. Karena itu, yang paling penting adalah kebersamaan, kolaborasi, dan kekompakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Mahdianur kepada Langgam.id, Jumat (28/8/2026).
Mahdianur menambahkan, kontribusi daerah tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga penyediaan venue, sarana dan prasarana serta kebutuhan lain bagi para atlet.
“Daerah juga ikut berkontribusi dengan menjadi tuan rumah bersama. Mereka menyiapkan venue, sarana dan prasarana, serta berbagai kebutuhan dan peralatan yang digunakan para atlet,” kata dia.
Kota Solok menjadi salah satu daerah yang menunjukkan komitmen dalam mendukung penyelenggaraan Porprov. Kota tersebut akan menjadi lokasi pembukaan Porprov XVI Sumbar.
Mahdianur menyebutkan, Pemerintah Kota Solok turut mempersiapkan kebutuhan pembukaan dan bersedia melakukan sharing anggaran dengan pemerintah provinsi.
“Kota Solok siap menjadi tuan rumah pembukaan. Pemerintah kota juga ikut mempersiapkan berbagai kebutuhan, termasuk berbagi pembiayaan dengan pemerintah provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah penutupan Porprov di Main Stadium Sikabu.
“Pola kolaborasi tersebut menjadi kunci agar Porprov tetap bisa dilaksanakan di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas,” tuturnya. (WAN)
