Langgam.id– Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar menargetkan 80 persen keaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal ini disampaikan saat memimpin rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Kota Padang di Gedung Putih Rumah Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (18/10/2024) lalu.
“Pencapaian UHC kita saat ini sudah mencapai 99,04 persen. PR kita sekarang adalah meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan yang masih di angka 76,92 persen,” ujar Andree.
Pj Wali Kota pun menyambut baik telah disepakatinya berbagai upaya demi mencapai target keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kota Padang. Di antaranya melalui dukungan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Padang, Baznas Kota Padang, dan pemotongan langsung bagi PPPK Pemko Padang sebagai segmen PPU-PN.
“Kami mengapresiasi dukungan DPRD Padang dan Baznas Padang untuk meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan. Kita juga mengimbau agar BPJS Kesehatan terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk menepis citra negatif yang masih berkembang mengenai layanan BPJS,” ujar Andree didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sri Kurniayati.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah menyampaikan bahwa saat ini terdapat 216.934 peserta yang tidak aktif atau menunggak pembayaran.
“Sebabnya ada dua, yakni masalah kemauan atau wilingness dan masalah ketidakmampuan membayar iuran,” ungkapnya.
Dari data BPJS sebut Fauzi, persentase peserta aktif BPJS Kesehatan terbesar di Kota Padang adalah pekerja penerima upah (PPU) baik dari sektor badan usaha (25 persen), maupun penyelenggara negara (21 persen). Adapun persentase peserta yang dibayarkan oleh APBD yakni 7,2 persen.
“Untuk mencapai target keaktifan 80 persen, kita perlu menambah sekitar 28.000 peserta aktif. Jika kita simulasikan, biayanya sekitar Rp13,1 miliar per tahun,” jelas Fauzi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Padang Iskandar menyatakan bahwa DPRD Kota Padang siap memberikan dukungan baik dari segi penganggaran maupun regulasi.
“Kami dari DPRD akan mendukung baik dari segi penganggaran maupun regulasi yang dibutuhkan. Fokus kita adalah memastikan seluruh warga Padang mendapatkan layanan kesehatan yang memadai,” tutur Iskandar. (*/Fs)
