Pemko Padang Raih Opini WTP dari Kementerian Keuangan RI

Langgam.id – Pemko Padang raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. Opini WTP ini diraih Pemko Padang atas laporan keuangan kategori lima kali berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan RI  Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Wali Kota Padang Hendri Septa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan RI yang telah memberikan penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini akan kami jadikan motiviasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi,” tutur Hendri yang mengikuti rakernas tersebut melalui video conference di kediaman resminya di Jalan Ahmad Yani, Padang.

Hendri menjelaskan, bahwa Pemko Padang telah memperoleh opini WTP sebanyak 8 kali atau 7 kali berturut-turut.

Yaitu, diawali  di 2012 dan setelahnya 7 kali secara berturut-turut diraih. Yaitu, LKPD 2014, LKPD 2015, LKPD 2016, LKPD 2017, LKPD 2018 LKPD 2019 dan 2020.

Baca juga: Evaluasi PPKM: Kota Padang Keluar dari Level 4

Hendri mengungkapkan, penghargaan ini dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori penerima opini WTP minimal 5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020.

Kemudian terangnya, penerima opini WTP minimal 10 kali berturut-turut dan 15 kali berturut-turut.

“Kota Padang masuk dalam kategori minimal 5 kali berturut-turut,” ujar Hendri.

Atas opini WTP tersebut, Hendri menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Terutama, kepada jajaran Pemko dan DPRD Kota Padang, sehingga penghargaan ini dapat diraih.

“Saya mengucapkan apresiasi atas kinerja semua OPD di lingkup Pemko Padang yang tetap menyajikan LKPD sesuai aturan dan sebaik-baiknya. Insya Allah, tiap tahun kita bertekad untuk mempertahankan opini WTP ini,” harap Hendri.

Pada kesempatan itu, Wako Hendri Septa didampingi oleh Plh Sekdako Padang Edi Hasymi, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Plt Inspektorat Ferri Erviyan Rinaldy, dan Kepala BPKAD Budi Payan.