Langgam.id — Pemerintah Kota Padang mengklaim tidak ditemukan praktik pungutan liar (pungli) selama masa libur Idulfitri 1447 Hijriah di kawasan wisata Pantai Air Manis. Klaim ini disampaikan setelah dilakukan pengawasan dan sosialisasi intensif oleh Inspektorat Kota Padang selama periode kunjungan wisata yang meningkat.
Pantai Air Manis menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat selama libur Lebaran tahun ini. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati kawasan tersebut sejak 21 hingga 24 Maret 2026.
Di tengah tingginya aktivitas wisata, Inspektorat Kota Padang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan sekaligus membuka posko pengaduan bagi masyarakat.
Auditor Muda Irban III Inspektorat Kota Padang, Syamsurizal, mengatakan hingga hari keempat pelaksanaan pengawasan, pihaknya tidak menerima laporan terkait dugaan pungli maupun praktik koruptif lainnya.
“Alhamdulillah kami belum menemukan maupun menerima laporan terkait perilaku koruptif atau pungli, baik dari masyarakat maupun pengunjung,” ujarnya dikutip dari Kominfo, Kamis (26/3/2026).
Selain melakukan pemantauan langsung, tim Inspektorat juga aktif memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan di kawasan wisata.
Masyarakat, kata dia, dapat menyampaikan laporan melalui posko pengaduan yang disediakan di lokasi, maupun melalui kanal resmi seperti situs Inspektorat Kota Padang dan media sosial.
Meski demikian, Syamsurizal tetap mengingatkan pengunjung agar waspada terhadap potensi praktik ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama yang mengatasnamakan petugas.
“Kami menyarankan pengunjung agar mengenali petugas resmi yang menggunakan atribut lengkap. Jika ada yang meminta uang tanpa identitas jelas, sebaiknya diwaspadai,” katanya.
Ke depan, Inspektorat akan terus berkoordinasi dengan pimpinan serta tim terkait untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menciptakan lingkungan wisata yang bersih dari praktik korupsi.
Dengan pengawasan yang konsisten, pemerintah berharap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan objek wisata semakin meningkat, sekaligus menghadirkan suasana liburan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung.
