Langgam.id - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini mengalokasikan 53.559 hektar kawasan hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat melalui SK perhutanan sosial. Hal tersebut disampaikan Sekretasis Daerah Kab. Pesisir Selatan, Mawardi Roska saat membuka kegiatan Workshop Integrasi Perhutanan Sosial di Painan pada 28-29 Desember lalu.
Data di atas kata Mawardi ditarik dari Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, hingga November 2022, luas perhutanan sosial di Pesisir Selatan baru mencapai 13.801 hektar atau 26 persen dari yang dialokasikan. Artinya masih terbuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan izin sebesar 76% atau sekitar 39.758 hektar lagi.
Menyongsong pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih baik, untuk itulah Pemkab Pessel, Dinas Kehutanan Sumatra Barat, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI Warsi), dan Dinas terkait menyelenggarakan workshop tersebut.
"Perhutanan sosial ini (diharapkan -red) menjadi salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengelolaan hutan yang tidak mengeksploitasi, namun berkelanjutan. Jadi lingkungan tetap lestari dan masyarakat sejahtera,” kata Mawardi, dalam keterangan tertulis yang diterima langgam.id, Kamis (5/1/2023).
Guna SK perhutanan sosial lanjutnya, tidak lain adalah sebagai legalitas masyarakat dalam berkegiatan di dalam hutan. "Jika dulu secara turun temurun masyarakat memiliki ladang di dalam hutan, namun tidak bisa dikelola karena ilegal masuk ke dalam kawasan hutan. Sekarang dengan SK tersebut masyarakat memiliki akses kembali," ucapnya.
Hutan ini nantinya, ia harapkan bisa dimanfaatkan sebagai potensi wisata, rotan manau, sumber air bersih, jernang. Dengan demikian, SK perhutanan sosial dari KLHK memberikan dukungan ke berbagai pihak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Tidak hanya itu, mantan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pessel itu juga menjelaskan, perhutanan sosial ini tepat sasaran dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk itulah pada Oktober 2022 lalu, Pemkab Pessel bersama Dinas Kehutanan Sumbar membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS). Kehadiran Pokja ini tidak lain agar semakin banyak masyarakat atau nagari yang dapat mengakses legalitas pengawasan hutan.
Sementara itu, masyarakat yang telah mendapatkan hak kelola menunjukkan geliatnya. KKI Warsi yang ikut mengambil peran dalam upaya akselerasi pemanfaatan hutan sosial ini, telah mendampingi delapan hutan nagari. Diantaranya Nagari Sungai Pinang, KBKA, Taratak Sungai Lundang, Lunang Utara, Pondok Parian Lunang, Lunang Tengah, dan Lunang.
Wakil Direktur KKI Warsi, Rainal Daus mengatakan, timnya dalam hal ini mendampingi masyarakat soal dalam program pengamanan dan pemanfaatan hutan. "Dalam bidang pengamanan hutan, KKI Warsi mengembangkan Guardian atau intelligence. Teknologi Guardian akan menangkap suara yang ada di dalam hutan dan akan mengirimkan notifikasi ke Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) ketika menangkap suara chainsaw," tutur Rainal.
Sejauh ini ada 9 Guardian terpasang di Nagari Pondok Parian Lunang (3 Guardian), Nagari Lunang Tengah (3 Guardian), serta Nagari Lunang Induk (3 Guardian). Inisiatif ini memberikan dampak baik pada Hutan di Kecamatan Lunang.
Berdasarkan data Dari KKI Warsi, sejak tahun 2017 hingga 2020 terjadi peningkatan tutupan hutan di wilayah Perhutanan Sosial Lanskap Lunang, dari 2.901 menjadi 3.102 hektar. "Dengan meningkatnya tutupan hutan akan berdampak baik pada semakin tinggi daya serap Gas Rumah Kaca oleh Vegetasi dan ekosistem penyimpan karbon," kata Rainal.
Sementara itu, untuk pengembangan usaha pun dilakukan di Pesisir Selatan. Kelompok perhutanan sosial yang didampingi KKI Warsi banyak melakukan rekognisi seperti pengembangan agroforestri, pengembangan tanaman muda, dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta pengembangan jasa lingkungan.
"Untuk Nagari Pancuang Taba, KKI Warsi melakukan pengembangan Sawah Organik. Selain itu, KKI Warsi juga mendorong pengembangan produk usaha bersama kelompok perempuan seperti Keripik Bada Lado Ijau di Sungai Pinang, kacang dilan di Pancuang Taba, dan tepung beras di Lunang Tengah," kata Rainal. (*/SS)
