Langgam.id – Pemerintah Indonesia resmi membubarkan dan melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12/2020). Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md.
“Berdasarkan Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah melarang seluruh aktivitas FPI dan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan FPI,” ujar Mahfud seperti dilansir dari Tempo.co, Rabu (30/12/2020).
Adapun isi dari surat putusan tersebut adalah, FPI dinyatakan sebagai organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure FPI telah bubar sebagai organisasi masyarakat (Ormas).
Secara de jure FPI telah bubar namun tetap melaksanakan kegiatannya yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan melanggar hukum, melarang seluruh kegiatan maupun penggunaan atribut FPI.
Selain itu, apabila melanggar, aparat akan menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan FPI. Masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan FPI, serta melaporkan pada aparat setiap mengetahui kegiatan FPI.
Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, yaitu pada 30 Desember 2020. Kementerian atau lembaga yang menyetujui keputusan tersebut agar dapat berkoordinasi dan melakukan langkah penegakan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.
“Jika ada organisasi yang mengatasnamakan FPI, harus ditolak dan dianggap tidak ada karena tidak ada legal standing terhitung hari ini,” tegas Mahfud.(Farhann/Ela)
