Langgam.id - DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat paripurna beragenda penyampaian pandangan umum fraksi terkait nota Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2021, Selasa (14/9/2021). Pemerintah daerah setempat diminta tetap fokus dalam menghadapi risiko covid-19.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Ermiwati secara resmi dalam pandangan umum fraksi. ”Dampak pandemi telah menimbulkan dinamika yang cukup tinggi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan pandemi covid-19 masih menjadi tantangan bagi daerah, negara dan dunia,” katanya.
Fraksi berlambang beringin itu menilai, anggaran perubahan di tahun 2021 mesti lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi. Menurutnya pemerintah daerah harus tetap fokus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko covid-19 yang masih penuh ketidakpastian.
Paripurna APBD-P 2021 Pesisir Selatan. [foto: Debi/langgam.id]
”Atas dasar itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan masyarakat miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat berdasarkan pada tingkat validitas dan kesahihan data dan informasi menjadi penentu bagi penerima,” tegasnya.
Selain Golkar ada delapan fraksi lain yang menyampaikan pandangan umum terkait nota Ranperda APBD-P 2021. Kesembilan fraksi secara umum merespon baik hasil penyampaian nota Ranperda APBD-P 2021 dalam paripurna sebelumnya. Namun, dari semua yang disampaikan tetap saja memberikan saran dan kritik seperti Fraksi Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia (PPHRI).
Fraksi ini merupakan gabungan dari PPP, Hanura dan Perindo.Fraksi PPHRI menyampaikan dua pokok perubahan terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah. Terkait pendapatan, PPHRI mempertanyakan turunya proyeksi pendapatan (PAD) ketika pendapatan transfer turun.
”Bukankah seharusnya saat proyeksi pendapatan transfer turun, justru proyeksi PAD naik karena untuk menambal kekurangan dari pendapatan transfer,” kata juru bicara Fraksi PPHRI, Abdul Muis.
Abdul Muis meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan logis penurunan proyeksi PAD dalam rancangan APBD-P. ”Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” terangnya.
Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Jamalus Yatim, dan dihadiri Ketua DPRD Ermizen. Sementara unsur pemerintah daerah, diwakili Pj. Sekda Luhur Budianda dan dihadiri unsur Forkopimda serta pejabat OPD.
Sembilan fraksi yang memberikan padangan umum, yakni Fraksi Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia, PDIP, Golkar, Demokrat dan Bintang Karya Bangsa (PKB dan Berkarya). (dv)
