Ombudsman Sumbar Pantau Langsung Protokol Kesehatan Saat Pencoblosan

ilustrasi pilkada

Ilustrasi medsos dan Pemilu. (Langgam.id/Pii)

Langgam.id - Ombudsman Sumatra Barat (Sumbar) akan melakukan pemantauan lapangan dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada hari pencoblosan pilkada 2020. Pemantauan lapangan tersebut merupakan program Ombudsman RI di seluruh Indonesia untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara, agar keamanan dan kesehatan masyarakat dapat terjamin.

"Ini menjadi program Ombudsman RI se-Indonesia dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Mulai dari pengecekan suhu tubuh pemilih, ketersediaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, alat pencoblos, ketaatan petugas PPS dalam protokol kesehatan dan alur pemilihan di TPS," ujar Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Hariani, Selasa (8/12/2020).

Dalam pemantauan itu, Ombudsman Sumbar akan menurunkan beberapa personil yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2020. Personil ini nantinya akan mengawasi pelanggaran yang terjadi.

"Pengaturan jadwal kedatangan memilih, penyediaan tempat cuci tangan, penggunaan masker, jarak kursi pagi masyarakat yg menunggu giliran, tempat sampah, meneteskan tinta sampai upaya petugas mengantisipasi keramaian atau kerumunan di TPS," imbuh Yefri.

Selain itu, bagi masyarakat yang mendapati pelanggaran protokol kesehatan di TPS dapat menghubungi Ombudsman Sumbar melalui nomor 0811 955 3737, atau di alamat email pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id. (Fath/ABW)

Baca Juga

Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) telah menuntaskan penilaian kepatuhan. Hasilnya secara nasional telah diumumkan.
18 Kabupaten/Kota di Sumbar Raih Rapor Hijau dari Ombudsman, 1 Daerah Zona Kuning
Sebanyak 329 laporan masyarakat diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) pada 2023 lalu. Jumlah tersebut naik dibandingkan 2022
Ombudsman Sumbar Terima 329 Laporan Masyarakat Sepanjang 2023
Kolom Adel Wahidi.
Ihwal Pemberhentian Perangkat Nagari
Sebanyak 329 laporan masyarakat diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) pada 2023 lalu. Jumlah tersebut naik dibandingkan 2022
Ombudsman Sayangkan Sikap Gubernur Sumbar yang Enggan Temui Warga Air Bangis
Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) telah menuntaskan penilaian kepatuhan. Hasilnya secara nasional telah diumumkan.
Minta Keterangan Biro Adpim Sumbar Soal Kasus Pengusiran Wartawan, Ini Kata Ombudsman
Rapor Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Sumbar
Rapor Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Sumbar