Ombudsman Sumbar Nilai BIM Sudah Ikuti Standar WHO dalam Antisipasi Corona

Ombudsman Sumbar Nilai BIM Sudah Ikuti Standar WHO dalam Antisipasi Corona

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Sumbar, Meilisa Fitri Harahap (Foto: Irwanda)

Langgam.id - Ombudsman Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) meninjau prosedur antisipasi virus corona di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu (4/3/2020). Setelah memeriksa, Ombudsman menilai antispasi BIM sudah mengacu pada standar operasional organisasi kesehatan dunia (WHO).

Dalam inspeksi mendadak itu, Ombudsman Perwakilan Sumbar menemukan sejumlah hal dalam penanganan antisipasi virus corona. Seperti adanya dua dokter dengan minimal tujuh orang petugas medis di setiap shift.

"Selain itu, setiap penumpang yang datang diwajibkan mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Healthy Alert Card) yang dibagi menjadi dua. Satu untuk penumpang dan bagian lain untuk petugas," ujar Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Sumbar, Meilisa Fitri Harahap, Rabu (4/3/2020).

Menurut Meilisa, apa yang dilakukan pihak BIM dalam mengantisipasi corona telah mengacu standar operasional organisasi kesehatan dunia (WHO). Seperti adanya dua alat thermoscan dengan radius 45 meter yang berada di depan pintu Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bagi penumpang kelas internasional.

"Thermoscan mampu mendeteksi suhu tubuh penumpang. Jika ditemukan suhu tubuh penumpang di atas 38 derajat celcius, maka KKP akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan jika terindikasi maka langsung dirujuk ke RSUP M Djamil Padang," katanya.

Sementara untuk kedatangan pintu domestik, sudah terdapat thermoscan. Meskipun alat itu belum difungsikan karena perlu koordinasi dengan pihak Angkasa Pura II untuk meletakkan peralatan tersebut.

"Kami berpendapat, kecukupan peralatan dan petugas dalam melakukan scanner harus menjadi perhatian. Serta harus ada pojok informasi berupa selebaran ataupun petugas informasi," tuturnya. (Irwanda/SS)

Baca Juga

Ombudsman RI sudah merilis hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Pemerintaah Provinsi Sumatra Barat, 19 Pemerintah
Ini Hasil Penilaian Pelayanan Publik 19 Pemda di Sumbar Tahun 2024, Pemkab Solok Nomor 1
Asisten Muda II, Adel Wahidi kini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar).
Masa Jabatan Yefni Hariani Berakhir, Adel Wahidi Jadi Pjs Kepala Ombudsman Sumbar
Ombudsman RI sudah merilis hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Pemerintaah Provinsi Sumatra Barat, 19 Pemerintah
18 Kabupaten/Kota di Sumbar Raih Rapor Hijau dari Ombudsman, 1 Daerah Zona Kuning
Sebanyak 329 laporan masyarakat diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) pada 2023 lalu. Jumlah tersebut naik dibandingkan 2022
Ombudsman Sumbar Terima 329 Laporan Masyarakat Sepanjang 2023
Kolom Adel Wahidi.
Ihwal Pemberhentian Perangkat Nagari
Sebanyak 329 laporan masyarakat diterima Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) pada 2023 lalu. Jumlah tersebut naik dibandingkan 2022
Ombudsman Sayangkan Sikap Gubernur Sumbar yang Enggan Temui Warga Air Bangis