Oleh: Bagas Azwar Putra
Salah satu elemen penting dalam demokrasi lokal di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada). Prihatmoko & Moessafa (2008: 34) mengatakan bahwa Pilkada merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekruitmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing.
Pada tanggal 27 November 2024, Negara Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Pada pilkada serentak tersebut masyarakat akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota.
Setiap Pilkada dilaksanakan selalu diwarnai oleh harapan akan perubahan dan kemajuan, sangat besar harapan rakyat untuk memiliki pemimpin yang bisa mewujudkan cita-cita bersama dalam memajukan daerahnya.
Namun, dalam usaha untuk mencapai perubahan tersebut praktik korupsi sering kali menjadi ancaman serius bagi proses demokrasi. Banyak calon pemimpin terlibat dalam tindakan manipulasi dan suap, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem yang ada.
Fenomena menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumatera Barat juga menarik kita lihat dimana terdapat 56 pasang calon kepala daerah, didominasi petahana kepala daerah, petahana wakil kepala daerah, atau kerabat petahana.
Ini hal harus kita waspadai karena setiap orang memiliki caranya tersendiri untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Maka dari itu Pilkada serentak di Sumatera Barat bukan hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga merupakan peluang untuk memperkuat ikatan sosial di antara warga.
Kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam demokrasi semakin tumbuh, membuat masyarakat lebih kritis dan aktif dalam memantau sekaligus mengawal pilkada yang bersih 2024. Momen ini mendorong semangat kolaborasi di berbagai lapisan masyarakat.
Berbagai komunitas dan organisasi lokal bersatu untuk menyampaikan aspirasi mereka, mengadakan diskusi, dan berbagi informasi tentang calon-calon yang dianggap pantas. Mereka menyadari bahwa memilih pemimpin yang tepat adalah langkah awal untuk mencapai perubahan yang diinginkan.
Menjelang Pilkada 2024, gerakan anti-korupsi di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Masyarakat, yang semakin peka terhadap penyalahgunaan kekuasaan, bersatu untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah kali ini berlangsung dengan transparansi dan integritas.
Kesadaran akan dampak buruk korupsi yang merugikan masyarakat dan pembangunan daerah telah mendorong warga untuk mengambil tindakan. Berbagai elemen masyarakat, termasuk pemuda, aktivis, dan tokoh lokal, berkolaborasi dalam kampanye yang menekankan pentingnya integritas para calon pemimpin.
Mereka menyelenggarakan berbagai acara, mulai dari diskusi publik hingga seminar, untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik korupsi dan dampaknya.
Salah satu gerakan anti korupsi yang ada di Sumatera Barat adalah komunitas penyuluh antikorupsi Sumatera Barat (komPAK Sumbar).
Komunitas Penyuluh Antikorupsi Sumatera Barat (KomPAK Sumbar) dideklarasikan tanggal 3 Februari 2021, di Ruang Pertemuan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Jalan Nipah No 51 Padang, oleh 11 orang penyuluh antikorupsi Se-Sumatera Barat.
Program Kegiatan:
1. Sosialisasi : Bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat mensosialisasikan program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah dan pengenalan sertifikasi penyuluh antikorupsi.
2. Penyuluhan : Melakukan penyuluhan tatap muka dan penyuluhan melalui media sosial dengan sasaran ASN, Siswa/pelajar dan masyarakat.
3. Audiensi : Menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk kolaborasi kegiatan pencegahan korupsi.
4. Pendampingan : Mendampingi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah nagari dalam membangun wilayah bebas korupsi/zona integritas.
Sangat besar harapan kita kepada komPAK Sumbar sebagai gerakan sosial yang ada di Sumatera barat ini dengan semangat kebersamaan dan keberanian, gerakan ini bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Sumatera Barat.
Mereka percaya bahwa melalui kolaborasi dan partisipasi aktif, perubahan positif dapat tercapai, menjadikan daerah ini contoh bagi wilayah lain dalam perjuangan melawan korupsi dan peningkatan kualitas demokrasi.
Pilkada yang bersih dan adil adalah impian setiap masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang baik. Gerakan sosial merupakan kekuatan yang dapat memicu perubahan positif dalam proses demokrasi.
Dengan meningkatkan kesadaran, melakukan pengawasan, dan mengadvokasi kebijakan yang transparan, gerakan sosial dapat berkontribusi signifikan dalam memerangi korupsi.
Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap elemen masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam gerakan ini demi masa depan yang lebih baik bagi daerah dan negara.
Penulis: Bagas Azwar Putra (Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Andalas)
