Langgam.id - Anggota DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR selama pandemi covid-19.
“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi covid-19," kata Mulyanto dalam keterangannya, dikutip Kamis (4/11/2021).
Mulyanto menilai tindakan oknum menteri yang ikut bisnis alat tes PCR tidak etis. Apalagi mereka yang terlibat punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan covid-19
“Besar kemungkinan kebijakan yang dibuat, diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa negara bisa bangkrut kalau mental para pembantu presiden seperti itu.
Menteri itu jabatan publik, jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.
Mulyanto mengungkapkan konflik kepentingan juga terasa dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih.
Baca juga: Gubernur Sumbar Keluarkan Edaran Batasi Biaya Tes PCR Rp300 Ribu
Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah koordinasi BRIN dalam konsorsium riset covid-19 terkesan lambat.
Padahal, katanya, WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya.
Namun, karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu, proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama. Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada bulan Juli 2022.
“Kalau para pejabat punya konflik kepentingan dan ikut bisnis covid-19, mana mungkin penanggulangan pandemi di Indonesia bisa cepat selesai. Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini,” tuturnya. (Mg Winda)
