“Videotron ini hanya satu, namun terdiri dari delapan panel untuk satu videotron yang akan dipasang di palanta walikota,” ujarnya.
Videotron tersebut memiliki ukuran 6×3 meter dan direncanakan menjadi sarana informasi sekaligus fasilitas publik. Diko menjelaskan bahwa salah satu alasan pengadaan videotron adalah untuk mengurangi penggunaan spanduk dan baliho yang selama ini membutuhkan anggaran rutin setiap tahun.
“Pemasangan videotron untuk mengurangi penggunaan spanduk yang setiap tahun besar memakan anggaran dan setelah dipakai hanya jadi sampah saja,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan videotron nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Padang. Masyarakat juga dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk berbagai kegiatan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, pengadaan kursi tamu senilai Rp204 juta dan gorden sebesar Rp72 juta masih dianggap sebagai kebutuhan yang relevan untuk rumah dinas wali kota dan wakil wali kota.
Diko menjelaskan bahwa rumah dinas kepala daerah memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lokasi penerimaan tamu pemerintahan. Karena itu, kondisi fasilitas yang ada dinilai perlu diperhatikan.
“Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota adalah representasi awal dari tamu yang datang ke Pemko Padang,” ujarnya.
Diko mengungkapkan bahwa tidak semua anggaran yang tercantum dalam LKPP otomatis direalisasikan. Berbagai rencana pengadaan yang telah disusun sebelumnya masih harus melalui evaluasi dan persetujuan kepala daerah sebelum dilaksanakan.
Menurut Diko, seluruh keputusan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual serta arahan langsung dari Walikota sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah. (fix)
