LANGGAM.ID– Setengah tahun pascabencana banjir bandang dan longsor, proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan, termasuk di Kota Padang sebagai salah satu daerah terdampak. Di saat penyitas bahala masih berdiam di hunian semetara, pemerintah kota mengalokasi anggaran ratusan juta untuk memoles rumah dinas walikota Fadly Amran.
Melalui Bagian Umum Pemerintah Kota Padang mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2026 ratusan juta untuk merenovasi rumah dinas serta pengadaan barang fasilitas walikota dan wakil walikota. Seperti pembelian videotron, karpet, gorden hingga mesin cuci.
Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar
Pengadaan tersebut diajukan melalui Bagian Umum Pemko Padang dalam APBD 2026. Salah satu alokasi anggaran terbesar yaitu renovasi rumah dinas Walikota Padang Fadly Amran dengan anggaran Rp400 juta. Rincianya, untuk perbaikan partisi kamar rumah dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan.
Kemudian anggaran untuk pengadaan kamar set di rumah kepala daerah sebesar Rp71 juta. Masih di rumah dinas walikota, Bagian Umum menganggarkan pengadaan kamar set anak dengan nilai Rp35 juta.
Selain perbaikan, juga ada anggaran untuk pembelian sejumlah barang kebutuhan rumah tangga di rumah dinas Fadly Amran. Pertama pembelian videotron di rumah dinas Fadly Amran sebanyak delapan unit dengan anggaran Rp354 juta. Lalu pengadaan cleaner air atau alat pembersih udara tipe smoke buste Rp45 juta.
Selanjutnya Bagian Umum Pemko Padang mengajukan anggaran Rp204 juta untuk pembelian kursi tamu sebanyak dua. Kursi ini akan ditempatkan di rumah dinas walikota dan wakil walikota. Kemudian gorden Rp72 juta di rumah dinas walikota dan wakil walikota.
Lalu anggaran pembelian peralatan dapur senilai Rp54 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah. Rp39 juta untuk pengadaan karpet untuk Kantor Balaikota Air Pacah Padang dan rumah dinas kepala daerah.
Masih untuk pengadaan di Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah, Bagian Umum mengajukan pengadaan sound system sebanyak dua unit Rp70,3 juta. Kemudian mesin cuci dua unit Rp45 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah.
Respon Pemko
Kepada langgam.id, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Diko Eka Putra menjelaskan bahwa rencana pengadaan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan realisasi belanja yang akan dilakukan pada tahun berjalan.
“Data tersebut merupakan rencana pengadaan yang disusun pada tahun sebelumnya, sementara pelaksanaannya tetap harus melalui persetujuan kepala daerah,” ujar Diko, Kamis (18/6/2026).
Ia menegaskan bahwa beberapa item yang sudah tercantum dalam sistem pengadaan tidak mendapatkan persetujuan untuk direalisasikan. Salah satunya adalah renovasi rumah dinas wali kota yang memiliki nilai anggaran paling besar.
Baca: Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Baca : Pengadaan Barang Mentereng di Rumah Dinas Gubernur Mahyeldi, dari Macbook Pro – Mesin Kopi
Menurut Diko, hingga saat ini rencana renovasi rumah dinas tersebut belum dilaksanakan sama sekali. Setelah kebutuhan tersebut disampaikan kepada Wali Kota Padang diputuskan bahwa renovasi belum menjadi prioritas.
“Untuk biaya renovasi rumah dinas hingga saat ini belum dilaksanakan sama sekali. Setelah disampaikan kepada Walikota, saat ini belum dibutuhkan renovasi di rumah dinas Walikota,” katanya.
Padahal, lanjut Diko, kondisi bangunan rumah dinas yang sudah cukup tua sebenarnya menunjukkan beberapa kerusakan yang terlihat secara kasat mata. Salah satunya adalah kebocoran pada bagian atap.
“Walaupun memang secara kasat mata ketika kami datang ke sana, ada beberapa bagian rumah yang sudah rusak seperti atap bocor, hal ini karena memang kondisi rumah dinas yang sudah tua,” ujarnya.
Menurut Diko, dana yang telah dianggarkan sejauh ini hanya digunakan untuk kebutuhan perbaikan yang benar-benar mendesak dan harus segera dilakukan. Kemudian untuk perbaikan partisi kamar yang sebelumnya direncanakan belum pernah dilaksanakan.
Kebijakan serupa juga diterapkan terhadap rencana pengadaan kamar set untuk rumah kepala daerah. Anggaran sebesar Rp71 juta untuk kamar set utama dan Rp35 juta untuk kamar set anak yang sebelumnya tercantum dalam rencana pengadaan akhirnya tidak direalisasikan.
Diko mengatakan pengadaan tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Walikota. Sebagai gantinya, Biro Umum hanya akan mencat ulang bangunan tanpa mengganti furnitur secara keseluruhan.
Diko menambahkan, Pemko Padang juga akan membatalkan anggaran untuk pengadaan alat pembersih udara atau air cleaner senilai Rp45 juta akhirnya dibatalkan.
Bagian Umum juga akan membatalkan pembelian dua unit sound system dengan nilai Rp70,3 juta serta dua unit mesin cuci senilai Rp45 juta.
Hal yang sama juga berlaku untuk pengadaan peralatan dapur senilai Rp54 juta yang sebelumnya direncanakan untuk mendukung operasional Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah. “Ini dibatalkan oleh Walikota,” ujarnya.
Sementara untuk pengadaan karpet senilai Rp39 juta yang direncanakan bagi Kantor Balaikota Air Pacah dan rumah dinas kepala daerah, hingga saat ini belum dilaksanakan.
Tetap Jalan
Namun, Diko menjelaskan, beberapa pengadaan tetap dilanjutkan, videotron di rumah dinas wali kota dengan anggaran Rp354 juta.
“Videotron ini hanya satu, namun terdiri dari delapan panel untuk satu videotron yang akan dipasang di palanta walikota,” ujarnya.
Videotron tersebut memiliki ukuran 6×3 meter dan direncanakan menjadi sarana informasi sekaligus fasilitas publik. Diko menjelaskan bahwa salah satu alasan pengadaan videotron adalah untuk mengurangi penggunaan spanduk dan baliho yang selama ini membutuhkan anggaran rutin setiap tahun.
“Pemasangan videotron untuk mengurangi penggunaan spanduk yang setiap tahun besar memakan anggaran dan setelah dipakai hanya jadi sampah saja,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan videotron nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Padang. Masyarakat juga dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk berbagai kegiatan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, pengadaan kursi tamu senilai Rp204 juta dan gorden sebesar Rp72 juta masih dianggap sebagai kebutuhan yang relevan untuk rumah dinas wali kota dan wakil wali kota.
Diko menjelaskan bahwa rumah dinas kepala daerah memiliki fungsi yang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lokasi penerimaan tamu pemerintahan. Karena itu, kondisi fasilitas yang ada dinilai perlu diperhatikan.
“Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota adalah representasi awal dari tamu yang datang ke Pemko Padang,” ujarnya.
Diko mengungkapkan bahwa tidak semua anggaran yang tercantum dalam LKPP otomatis direalisasikan. Berbagai rencana pengadaan yang telah disusun sebelumnya masih harus melalui evaluasi dan persetujuan kepala daerah sebelum dilaksanakan.
Menurut Diko, seluruh keputusan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual serta arahan langsung dari Walikota sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah. (fix)
