Langgam.id - Masyarakat Anti Korupsi Sumatra Barat (Sumbar) meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana covid-19 yang mencul dalam LHP BPK. Mereka menilai kasus itu tidak boleh dianggap selesai di Pansus DPRD.
"Penting bagi kita semua untuk tetap mengawal kelanjutan kasus ini. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Barat ke depannya diharapkan lebih super hati hati dalam penggunaan anggaran covid-19 serta menjunjung tinggi prinsip prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan bersih terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Masyarakat Anti Korupsi Sumatra Barat dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3/2021).
Menurut mereka Pansus DPRD harus membuka seluas-luasnya informasi tentang indikasi penyimpangan dana. DPRD juga diminta menggandeng aparat penegak hukum untuk membongkar kasus tersebut.
"Meminta KPK bersama dengan kepolisian dan Kejaksaan Provinsi Sumatra Barat untuk mengusut secara tuntas dugaan korupsi anggaran covid-19, mulai dari motif yang dilakukan hingga aktor aktor yang terlibat dalam kasus dimaksud agar menemukan titik terang," lanjutnya.
Masyarakat Anti Korupsi Sumatra Barat yang terdiri dari sejumlah lembaga termasuk LBH Padang dan PUSaKO Unand ini menilai perlunya pengawasan dari lembaga-lembaga terkait dalam pengungkapan kasus ini.
"Lembaga pengawas bersama masyarakat sipil di Sumatra Barat diharapkan tetap mengkawal isu dugaan korupsi anggaran covid-19 tersebut dan melaporkan jika ditemukannya praktik praktik koruptif di lapangan, terutama dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat," ujarnya.
Diketahui, Polda Sumbar saat ini masih melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan dana itu. Dugaan itu sebelumnya mencuat setelah munculnya LHP KPK yang mengatakan ada dana sekitar Rp49 miliar yang dicurigai penggunaanya dalam pengadaan hand sanitizer.
Polda Sumbar kini sedang mengumpulkan sejumlah dokumen termasuk notulen pansus DPRD Sumbar. “Kita sudah surati Sekwan DPRD Sumbar untuk meminta dokumen tersebut dan masih kita tunggu,” kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumbar Kompol Agung B, Jumat (12/3/2021). (*/ABW)
