Langgam.id - Pemerintah Kota (Pemko) Padang masih mengusahakan agar 1.226 guru honorer yang lolos passing grade diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika tidak bisa tahun ini, maka akan diusulkan tahun 2023.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian menanggapi aksi unjuk rasa oleh ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin (22/8/2022).
"Pemko Padang terus mengupayakan 1.226 guru yang telah lulus passing grade ini untuk diterima sebagai PPPK. Apalagi permasalahan ini juga terjadi di berbagai kota di Indonesia," ujar Arfian kepada langgam.id, Selasa (23/8/2022).
Saat ini, kata Arfian,Pemko Padang terus mengupayakan hal itu. Perwakilan Pemko Padang juga berada di di kantor KemenPAN-RB untuk mengupayakannya. "Jika tidak memungkinkan lagi membuka formasi di tahun 2022, maka kita usahakan guru yang telah lulus passing grade diterima sebagai guru PPPK tahun 2023," ungkapnya.
Selain itu, saat aksi kemarin, Wali Kota Padang Hendri Septa tidak mau menemui para guru honorer. Arfian pun menjelaskan alasan kenapa Hendri Septa belum bisa menemui para pendemo saat melakukan aksinya kemarin.
"Wali kota belum bisa menemui guru-guru yang berdemo disebabkan wali kota belum mendapat jawaban tentang formasi untuk PPPK ini. Oleh karena itu wali kota belum berkesempatan menemui pendemo saat melakukan aksi demo kemarin," katanya.
Lalu, saat disinggung adanya pengakuan intimidasi yang diterima oleh guru-guru saat menggelar aksi demo, Arfian menanyakan siapa yang melakukan intimidasi tersebut. Kalau memang benar, hal itu akan ditindak, karena menyalurkan aspirasi itu merupakan hak.
"Kita mendukung setiap aspirasi. Jika ada indikasi terjadinya intimidasi, laporkan kepada saya. Akan saya pecat yang melakukan imtimidasi," tegasnya.
Baca juga: Wali Kota Padang Komitmen Perjuangkan Nasib Guru Honorer Lulus Passing Grade
Diketahui sebelumnya, kantor DPRD Padang di duduki oleh ratusan guru-guru yang meminta DPRD menyuarakan suara mereka ke Pemko Padang.
—
