Sejarah Indonesia tidak pernah dapat dipisahkan dari sejarah gerakan mahasiswa. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, mahasiswa telah menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa. Mereka hadir bukan sebagai kelompok yang mengejar kekuasaan, melainkan sebagai kelompok intelektual yang membawa gagasan, kritik, dan semangat pembaruan. Dari masa mempertahankan kemerdekaan, masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, Reformasi 1998, hingga era demokrasi saat ini, suara mahasiswa hampir selalu muncul pada setiap persimpangan sejarah bangsa. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan mahasiswa bukanlah fenomena sesaat, melainkan salah satu institusi sosial yang telah tumbuh bersama Republik Indonesia.
Karena itu, melihat gerakan mahasiswa semata-mata sebagai gangguan terhadap stabilitas pemerintahan merupakan cara pandang yang terlalu sempit. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme menjaga kualitas pemerintahan. Ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi, pada hakikatnya mereka sedang menjalankan salah satu fungsi warga negara, yaitu berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Pemerintah tidak harus selalu sepakat dengan setiap tuntutan, tetapi suara tersebut layak didengar, dipertimbangkan, dan dijawab secara terbuka.
Pemerintah dan Mahasiswa Berasal dari Akar yang Sama
Menariknya, tidak sedikit tokoh yang kini berada di pemerintahan, parlemen, birokrasi, maupun dunia politik yang dahulu juga aktif dalam organisasi mahasiswa. Mereka pernah memimpin demonstrasi, menyusun kajian kebijakan, atau mengorganisasi diskusi kritis di kampus. Pengalaman tersebut membentuk karakter kepemimpinan mereka sebelum akhirnya memasuki ruang pengambilan keputusan negara.
Kesadaran historis ini penting untuk terus dihidupkan. Pemerintah dan mahasiswa sesungguhnya bukan dua dunia yang saling asing. Banyak pejabat hari ini pernah berdiri di posisi mahasiswa kemarin. Sebaliknya, mahasiswa hari ini adalah calon pemimpin bangsa pada masa depan. Jika kedua kelompok menyadari kesinambungan sejarah tersebut, maka hubungan yang terbentuk tidak lagi didasarkan pada kecurigaan, melainkan pada kesadaran bahwa keduanya merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.
Mahasiswa Bukan Lawan Pemerintah
Dalam praktik politik, sering kali hubungan pemerintah dan mahasiswa digambarkan seperti dua kubu yang saling berhadapan. Ketika mahasiswa turun ke jalan, muncul kesan bahwa pemerintah sedang menghadapi musuh politik. Padahal, dalam banyak kasus, mahasiswa tidak sedang memperebutkan kekuasaan. Mereka lebih sering menyampaikan kritik terhadap kebijakan, proses pengambilan keputusan, atau dampak kebijakan yang dianggap belum sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, paradigma hubungan tersebut perlu diubah. Mahasiswa sebaiknya dipandang sebagai mitra kritis dalam demokrasi. Mitra kritis bukan berarti selalu membenarkan pemerintah, tetapi juga bukan berarti selalu menentangnya. Posisi ini memungkinkan mahasiswa menyampaikan kritik yang tajam, sementara pemerintah tetap membuka ruang dialog tanpa merasa kehilangan wibawa. Pemerintahan yang percaya diri justru menunjukkan kedewasaannya dengan kesediaan mendengar kritik secara langsung.
Mendengar sebagai Bentuk Kepemimpinan
Salah satu ciri pemerintahan yang matang adalah kemampuan mendengar sebelum mengambil keputusan. Mendengar bukan sekadar memberikan kesempatan berbicara, melainkan juga kesediaan memahami alasan, data, dan kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, mahasiswa membawa perspektif akademik yang sering kali dapat memperkaya proses perumusan kebijakan.
Mendengar juga tidak identik dengan mengabulkan seluruh tuntutan. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Namun, ketika pemerintah menjelaskan alasan menerima atau menolak suatu usulan secara terbuka, kepercayaan publik dapat tumbuh. Dialog yang jujur sering kali lebih efektif daripada komunikasi yang hanya berlangsung melalui pengeras suara di jalanan.
Pemerintah yang Akomodatif dan Korektif
Pemerintah yang akomodatif adalah pemerintah yang tidak alergi terhadap kritik. Ia membuka ruang komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, tanpa memandang kritik sebagai ancaman. Sikap ini memperlihatkan keyakinan bahwa kebijakan publik selalu dapat disempurnakan melalui masukan dari berbagai pihak.
Di sisi lain, pemerintah yang korektif adalah pemerintah yang bersedia memperbaiki kebijakan apabila ditemukan kelemahan atau dampak yang tidak diharapkan. Kemampuan mengoreksi diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, perubahan kebijakan berdasarkan evaluasi merupakan hal yang wajar selama dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Menjaga Kemurnian Gerakan Mahasiswa
Kemurnian gerakan mahasiswa merupakan modal utama agar suara mereka tetap dipercaya masyarakat. Gerakan mahasiswa akan memiliki legitimasi yang kuat apabila lahir dari kajian akademik, kepedulian sosial, dan kepentingan publik, bukan karena dorongan kepentingan politik jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk menghormati independensi tersebut. Dialog dengan mahasiswa hendaknya tidak diarahkan untuk mengendalikan atau mengooptasi gerakan mereka. Ruang dialog justru akan lebih bermakna apabila mahasiswa tetap bebas menyampaikan kritik, sementara pemerintah tetap bebas menjelaskan argumentasi kebijakannya. Hubungan yang sehat lahir dari saling menghormati, bukan dari saling menguasai.
Membangun Forum Dialog Nasional Mahasiswa Indonesia
Sudah saatnya Indonesia memiliki mekanisme dialog yang lebih terlembaga antara pemerintah dan mahasiswa. Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah penyelenggaraan Pertemuan Besar Mahasiswa Indonesia yang mempertemukan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi dengan pemerintah secara berkala.
Forum tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, melainkan menjadi saluran tambahan yang memungkinkan aspirasi disampaikan secara langsung. Dalam forum itu, mahasiswa dapat mempresentasikan hasil kajian mereka mengenai isu-isu strategis, sedangkan pemerintah dapat menjelaskan dasar kebijakan, tantangan implementasi, dan rencana perbaikannya. Dengan demikian, diskusi tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Dari Demonstrasi Menuju Dialog yang Produktif
Demonstrasi merupakan hak yang dijamin dalam negara demokrasi dan tetap menjadi salah satu bentuk penyampaian pendapat. Namun, apabila tersedia ruang dialog yang efektif dan dipercaya kedua belah pihak, sebagian persoalan mungkin dapat dibahas lebih awal tanpa harus menunggu eskalasi di jalanan.
Hal ini bukan berarti menghilangkan demonstrasi, melainkan memperkaya pilihan mekanisme komunikasi. Ketika pemerintah secara konsisten membuka pintu dialog, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumentasi secara lebih mendalam. Sebaliknya, apabila dialog tidak menghasilkan titik temu, ruang penyampaian pendapat melalui mekanisme yang sah tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Menciptakan Sejarah Baru Hubungan Pemerintah dan Mahasiswa
Indonesia memiliki peluang untuk membangun tradisi baru dalam hubungan antara pemerintah dan gerakan mahasiswa. Selama beberapa dekade, hubungan keduanya sering dipersepsikan sebagai hubungan yang konfrontatif. Padahal, tidak semua kritik harus berakhir dengan pertentangan, dan tidak semua perbedaan pandangan harus dipahami sebagai permusuhan.
Sejarah baru itu dapat dimulai dengan membangun budaya saling mendengar. Pemerintah memperoleh manfaat berupa masukan dari kelompok intelektual muda, sedangkan mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami kompleksitas penyelenggaraan negara. Hubungan seperti ini lebih mencerminkan semangat demokrasi deliberatif, yaitu penyelesaian persoalan melalui dialog yang rasional dan terbuka.
Kampus sebagai Mitra Pemikiran Bangsa
Perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik yang sangat besar. Dosen, peneliti, mahasiswa, dan pusat-pusat studi menghasilkan berbagai penelitian yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan publik. Oleh karena itu, aspirasi mahasiswa sebaiknya dipandang sebagai bagian dari ekosistem pengetahuan yang dapat memperkaya proses pemerintahan.
Apabila hasil kajian mahasiswa didengar secara sistematis, pemerintah memperoleh akses terhadap perspektif yang beragam. Sebaliknya, mahasiswa juga dapat belajar bahwa penyusunan kebijakan memerlukan pertimbangan multidisiplin dan kompromi antarkepentingan. Interaksi semacam ini akan memperkuat budaya berbasis pengetahuan dalam pemerintahan.
Menuju Demokrasi yang Lebih Dewasa
Demokrasi yang dewasa tidak diukur dari seberapa sering terjadi demonstrasi atau seberapa kuat pemerintah mempertahankan kebijakannya. Demokrasi yang matang tercermin dari kemampuan seluruh unsur bangsa untuk mengelola perbedaan melalui dialog, argumentasi, dan penghormatan terhadap konstitusi serta hukum yang berlaku. Dalam konteks itu, mahasiswa tetap memiliki hak untuk mengkritik, sementara pemerintah memiliki kewajiban untuk mendengar dan menjelaskan kebijakannya secara terbuka.
Pada akhirnya, mahasiswa dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Jika hubungan keduanya dibangun sebagai kemitraan yang kritis, independen, dan saling menghormati, maka lahirlah budaya politik baru: pemerintah yang tidak takut mendengar, mahasiswa yang tidak berhenti berpikir, dan demokrasi yang semakin matang. Sejarah hubungan yang selama ini sering diwarnai jarak dan konfrontasi dapat berkembang menjadi sejarah kolaborasi yang tetap menjaga independensi masing-masing. Dengan semangat itulah, Pertemuan Besar Mahasiswa Indonesia yang melibatkan BEM dari seluruh penjuru negeri dapat menjadi simbol lahirnya babak baru bukan untuk menghapus kritik, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kritik memperoleh ruang yang layak untuk didengar, dipertimbangkan, dan, apabila diperlukan, menjadi dasar tindakan korektif demi kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
*Penulis: Yazid Bindar (Guru Besar Teknik Pangan dan Kemurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung)
