Langgam.id -Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat (Sumbar) nomor urut 4 Mahyeldi-Audy Joinaldy melaporkan pasangan calon nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC) ke Badang Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar.
.
Baca Juga: Akui Teledor Soal Kalender Berlogo PKS, Tim NA-IC Menariknya dari Peredaran
Tim Hukum Mahyeldi-Audy, Miko Kamal, melaporkan NA-IC karena diduga melakukan pengelabuan terhadap masyarakat, bahwa seolah-olah mereka didukung oleh PKS. Sementara PKS yang berkoalisi dengan PPP jelas mendukung pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy.
Hal ini terkait alat peraga kampanye (APK) berjenis kalender 2021 yang bergambar NA-IC dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Latar belakang foto tersebut tampak suasana kampanye dan ada bendera PKS yang berkibar.
"Dugaan pengalabuan ini tidak beretika secara politik, dalam kontestasi politik Pilkada semua kontestan harus menjunjung tinggi etika politik, tujuannya untuk pilkada berkualitas," kata Miko di Kantor Bawaslu Sumbar, Rabu (18/11/2020).
Menurutnya, penggunaan logo PKS di kalender pasangan NA-IC bertentangan dengan pasal 73 A PKPU 11/2020 bahwa dalam kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar partai politik yang tidak mengusung pasangan calon.
Pengelabuan ini juga diduga sebagai upaya yang tidak sehat dilakukan oleh pasangan NA-IC yang hendak memanfaatkan reputasi baik PKS sebagai partai pengusul atau mendukung Mahyeldi-Audy, sebagai partai yang berpihak kepada rakyat baik nasional maupun lokal.
"Contohnya saat ini PKS sedang serius dan ngotot memperjuangkan konversia Bank Nagari menjadi syariah," katanya.
Hingga saat ini, pihaknya hanya menemukan APK jenis kalender yang beredar di tengah masyarakat. Kalender diduga sudah menyebar banyak di tengah masyarakat.
"Informasinya ada APK lain, tapi ini saja yang kita temukan, kita temukan di Padang dan di Baso Agam, ini adalah upaya membonceng PKS yang reputasinya baik," katanya.
Menurutnya kalender ini adalah pelanggaran administrasi, namun sangat berdampak pada elektoral. Terutama masyarakat yang berada di perkampungan. Bisa jadi, kata dia, masyarakat memilih NA-IC karena mengira didukung PKS. (Rahmadi/ABW)
