Lanjut Bangun Trans Mentawai, Pemprov Kebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Trans Mentawai

Kondisi trans Mentawai yang ada di Dusun Kinumbu, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai (Foto: Zulfikar)

Langgam.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) targetkan segera penyelesaian perizinan pinjam pakai kawasan hutan untuk kelanjutan pembangunan trans Mentawai di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kelanjutan pembangunan jalan trans, akan melewati Hutan Produksi di bagian utara dan selatan Pulau Siberut. Lalu, akan melewati Hutan Konservasi, yaitu Taman Nasional Siberut di bagian tengah.

Karena itu, demi kelanjutan pembangunan trans Mentawai, butuh izin pakai hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Sementara Hutan Konservasi, butuh perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan pengelola Taman Nasional Siberut.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit menyebutkan, hingga saat ini, untuk kelanjutan pembangunan trans Mentawai masih ada beberapa ruas jalan yang direncanakan masuk kawasan hutan, sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut, agar tidak menyalahi aturan serta mendapat izin secara resmi.

"Rapat ini merupakan lanjutan rapat sebelumnya. Paling utama yang harus ditindaklanjuti adalah masalah lahan yang masuk kawasan hutan, ada Hutan Konservasi dan Hutan Lindung," ujarnya di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (4/1/2020).

Nasrul berharap, adanya trans Mentawai dapat segera mengeluarkan Mentawai dari daerah tertinggal. Jalan ini juga akan membuka akses sejumlah desa di sana. "Mudah-mudahan 2024 Mentawai keluar dari daerah tertinggal," ungkapnya.

Saat ini, menurut Nasrul, pembangunan trans Mentawai sudah mencapai 225 kilometer, sementara target yang akan dicapai yaitu sekitar 400 kilometer.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mentawai, Elfi mengatakan, jalan trans Mentawai didorong menjadi jalan nasional. Kemudian ada juga ruas  pantai barat yang hutannya belum dibuka, sedangkan pantai timur sudah dibuka.

"Makanya dengan kawan-kawan, kita melakukan rekomendasi ke pusat bagaimana izin kehutanan tidak ada kesalahan administrasi," ujarnya.

ketika izin itu sudah didapatkan, Elfi berharap akan ada anggaran digelontorkan, agar jalan segera dibangun, sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan cepat karena terbukanya akses jalan.

Terkait target penyelesaian pembangunan trans Mentawai, menurut Elfi tergantung dengan adanya anggaran pembangunan yang didapatkan. Sementara izin, segera diselesaikan agar segera dimulai pembangunan.

"Minggu ini akan kita tracking semua, kemudian dalam bulan ini kalau bisa selesai, sekarang masih proses," katanya.

(Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Temukan Alat Berat di Tengah Hutan, KLHK Tangkap 2 Pelaku Pembuka Kebun Ilegal di Pasaman
Temukan Alat Berat di Tengah Hutan, KLHK Tangkap 2 Pelaku Pembuka Kebun Ilegal di Pasaman
Polisi Temukan Sejumlah Peluru Terkait Penembakan AKP Ulil di Solok Selatan
Polisi Temukan Sejumlah Peluru Terkait Penembakan AKP Ulil di Solok Selatan
Forum Komunikasi Lintas Organisasi Pemuda dan Aktivis se-Kota Padang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil
Pemuda dan Aktivis Kota Padang Nyatakan Dukungan untuk Fadly-Maigus
Komisi III DPR RI dijadwalkan memanggil Kapolda Sumatra Barat, Kapolres Solok Selatan, serta Kadiv Propam Polri pada Kamis (28/11/2024).
Komisi III DPR Akan Panggil Kapolda Sumbar, Soroti Pengawasan Penggunaan Senjata Api
Kampanye akbar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang nomor urut 1, Fadly Amran dan Maigus Nasir, akan berlangsung pada Sabtu
Kampanye Akbar Pasangan Fadly Amran-Maigus Nasir Akan Digelar di Pantai Padang
Penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ryanto Ulil Anshar (34) oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang
Penembakan di Polres Solsel, PBHI Sumbar Desak Evaluasi Perlindungan Pejuang Lingkungan