Kutuk Aksi Anarkis Massa Demonstran, DPRD Sumbar Laporkan Perusak Fasilitas ke Polisi

Kutuk Aksi Anarkis Massa Demonstran, DPRD Sumbar Laporkan Perusak Fasilitas ke Polisi

Tiga anggota DPRD Sumbar membenarkan telah melaporkan aksi anarkis demonstran ke polisi (Foto: Rahmadi)

Langgam.id - Aksi unjuk rasa ribuan massa mahasiswa yang berujung pengerusakan fasilitas di gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) berbuntut panjang. Pasalnya, pihak DPRD Sumbar resmi membuat laporan ke polisi atas insiden pengerusakan tersebut.

Wakil Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar membenarkan laporan polisi tersebut. Ia mengatakan, laporan telah dibuat ke Polresta Padang setelah massa membubarkan diri.

“Kami secara resmi melaporkan ke kepolisian malam ini. Kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait aset-aset yang rusak ringan maupun yang parah," ujar Irsyad dihubungi langgam.id, Rabu (25/9/2019) malam.

Irsyad mengungkapkan, pihaknya belum mengetahui berapa total kerugian akibat insiden pengerusakan fasilitas yang dilakukan massa unjuk rasa. Saat ini, katanya, sedang dilakukan invetarisir terkait fasilitas yang rusak.

“Belum ada totalnya (kerugian). Tapi yang jelas kami sangat mengutuk keras aksi anarkis massa ini yang tidak ada moral dan menunjukkan kita sebagai orang Minangkabau, apalagi ada embel-embel mahasiswa,” sesalnya.

Terkait kondisi kerusakan DPRD ini, Irsyad mengungkapkan akan dibiarkan untuk beberapa hari ke depan. Hal tersebut untuk membantu penyelidikan pihak kepolisian dalam penyelidikan. Namun, ia memastikan untuk ruang utama akan dirapikan secepatnya.

“Ruang rapat utama yang digunakan untuk rapat akan segera kami rapikan. Sebab dalam waktu dekat akan ada agenda rapat pemilihan pimpinan definitif, kami masih menunggu surat keputusan dari Kemendagri,” katanya.

Seperti diketahui, aksi massa ini tidak hanya melakukan aksi pengerusakan. Akan tetapi juga vandalisme atau coret-coret dinding dengan tulisan umpatan kekesalan mereka. Bahkan, massa juga menurun paksa foto Presiden Joko Widodo yang ada di ruang rapat utama.

Sebelumnya, Kapolresta Padang Yulmar Try Himawan mengatakan akan melakukan pengusutan atas kejadian pengerusakan tersebut. Pihaknya juga memastikan akan ada tersangka dalam hal insiden ini.

Namun, ia belum bisa memastikan berapa orang yang akan menjadi tersangka. Sebab, sampai ini, pihaknya masih menyelidiki persoalan ini.

“Pasti adalah tersangka. Tapi belum kita sebutinlah. Tunggu saja,” kata Yulmar.

Menurutnya, sampai kini, pihaknya masih berkoordinasi dengan DPRD Sumbar. Polisi juga akan mengecek dari video-video saat aksi. Kamera CCTV juga akan dicek untuk menemukan pelaku perusakan. Pihaknya juga akan mencari penanggung jawab aksi.

“Tim kita sudah cek. Pasti akan kita cari tersangka. Tersangka pasti ada, tapi belum tahu jumlahnya,” pungkasnya. (Irwanda/Rahmadi)

Baca Juga

Ketua DPRD Sumbar Muhidi secara kelembagaan mengucapkan selamat atas dilantiknya Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy sebagai Gubernur
Mahyeldi-Vasko Dilantik Jadi Gubernur-Wagub, Ketua DPRD Sumbar Beri Ucapan Selamat
Ratusan warga Kampuang Jambak, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, antusias menghadiri reses perseorangan masa
Ratusan Warga Antusias Hadiri Reses Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Cissa di Padang
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menemui massa aksi yang tergabung ke dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (SB)
Temui Massa Aksi, Ketua DPRD Sumbar Terima Semua Tuntutan
Koordinator Pusat Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatra Barat (SB), Rifaldi mengungkapkan bahwa 100 hari kerja Prabowo-Gibran
BEM SB Desak Presiden Berikan Pendidikan Gratis dan Cabut Inpres Efisiensi Anggaran
Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman kembali menemui masyarakat untuk menjemput aspirasi secara langsung dalam
Jemput Aspirasi Warga, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman Reses di Padang
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan
Optimalkan PAD, Ketua DPRD Sumbar Dorong Adanya Pergub Balik Nama Kendaraan Non-BA