Langgam.id - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Riau, Kamis (30/7/2022. Kunker itu bertujuan mempelajari pola pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung mengatakan, pihaknya Kunker ke Riua untuk mempelajari pola percepatan pemulihan ekonomi Provinsi Riau. Salah satu program strategis yang dilakukan untuk menunjang itu memberikan pinjaman permodalan cuma-cuma terhadap kelompok usaha UKM.
"Beberapa OPD yang ikut serta dalam kunjungan kita ke Riau, mesti mempelajari pola pinjaman permodalan yang diterapkan oleh Provinsi Lancang Kuning itu," ujar Ali melalui keterangan resminya yang diterima langgam.id, Sabtu (30/7/2022).
Menurut Ali, UMKM terdata dan menerima manfaat tidak diprioritaskan untuk mengembalikan pinjaman tersebut, satu UKM menerima dana Rp1,2 juta yang dianggarkan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kita minta Dinas Koperasi dan UKM Sumbar mempelajari pola penganggaran program tersebut dan apa regulasi yang dipakai, sehingga bisa juga diterapkan di daerah kita, banyak UKM yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus menganggarkan melalui APBD," ucapnya.
Dia mengatakan, Provinsi Riau tahun 2022 menganggarkan Rp25 miliar untuk program itu, namun realisasinya Rp16 miliar karena masih ada yang belum terdata. Upaya itu cukup efektif dalam pemulihan ekonomi dan banyak masyarakat yang terbantu.
Dengan program itu, pertumbuhan sektor UKM di Riau sangat pesat, bahkan terbaik se-Indonesia. Untuk sekarang, ekonomi masyarakat Sumbar belum stabil sehingga butuh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah untuk menjawab keresahan tersebut.
Sumbar, lanjut Ali, memang telah memiliki program "SIMAMAK" saat pemprov menekankan untuk pemulihan ekonomi, namun program itu fokus dalam subsidi bunga, berbeda dengan bantuan permodalan cuma-cuma, seperti di Riau.
"Program SIMAMAK di Sumbar mentok secara regulasi, makanya tidak efektif, sementara di Riau distribusinya juga melalui bank daerah, namun secara gratis," paparnya.
Menurut Ali, meskipun program SIMAMAK tak jadi jalan disebabkan terkendala aturan, pihaknya berharap Pemprov Sumbar bisa menjalankan kebijakan seperti yang dilaksanakan Riau, memberikan bantuan permodalan kepada usaha mikro tanpa harus ada pengembalian.
Ia menuturkan, Pemprov Sumbar juga harus fokus untuk mendukung usaha mikro, karena usaha jenis ini adalah ujung tombak pergerakan roda perekonomian. Selain itu, menghidupkan usaha mikro akan berhubungan juga dengan visi-misi gubernur, melahirkan 100 ribu entrepreneurship di Sumbar.
Baca juga: Penyertaan Modal Kecil, DPRD Sumbar Ragukan Keseriusan Pemprov Konversi Bank Nagari
“Dengan kita mencontoh kebijakan yang dilaksanakan Riau, visi misi gubernur juga akan bisa terwujud, sehingga tidak hanya menjadi sekadar janji kampanye saja,” tegasnya.
Pada study koperatif ke Provinsi Riau, Komisi III DPRD Sumbar juga mengunjungi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Komisi bidang keuangan daerah itu didampingi oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumbar.
—
