Ketua Persi Sumbar: Nakes yang Tidak Mau Divaksin Dilarang Berikan Pelayanan

Fasilitas untuk Tenaga Medis yang Tangani Corona di Sumbar, persi, insentif nakes 2021

Ilustrasi Tenaga Medis (Pixabay)

Langgam.id - Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumbar, Yusirwan Yusuf memperingatkan tenaga kesehatan (nakes) yang tidak bersedia divaksin, dilarang untuk  memberikan pelayanan.

Ia menyebut, nakes adalah garda terdepan dalam memerangi covid-19. Untuk itu, vaksinasi kepada nakes adalah wajib hukumnya.

"Kami pertegas, bagi nakes yang tidak melaksanakan vaksin, dilarang memberikan pelayanan," kata Yusirman yang juga Direktur Utama RSUP M.Djamil Padang, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Pemprov Sumbar Targetkan Vaksinasi Nakes Selesai Februari

"Dinas sudah mempermudah mekanismenya, jadi tidak ada alasan lagi, sebab vaksinasi nakes ini yang paling pertama. Jika nakes ini lambat maka jadwal vaksinasi unsur lainnya akan ikut molor," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat, Arry Yuswandi  mengatakan, hingga saat ini sebanyak 2.412 nakes sudah disuntik vaksin. Ia menargetkan sebanyak 12.519 nakes di Sumbar selesai divaksin pada Februari mendatang.

"Target kita akhir bulan depan sudah selesai semua, karena itu kita berupaya maksimal vaksin sudah terdistribusi ke seluruh Sumbar,” kata Arry.(*/Ela)

Baca Juga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  menunjuk Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta jadi Kapolda Sumbar menggantikan Irjen Pol Suharyono
Profil Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta, Kapolda Sumbar yang Baru Pengganti Suharyono
Kapolda Sumbar Baru 2025
Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta Jadi Kapolda Sumbar
Bahasa Kita, Identitas Kita: Memperkuat Rasa Cinta Terhadap Bahasa Indonesia
Bahasa Kita, Identitas Kita: Memperkuat Rasa Cinta Terhadap Bahasa Indonesia
Andra Soni berasal dari Kabupaten Limapuluh Kota
Andra Soni, Putra Asal Limapuluh Kota yang Unggul di Quick Count Pilkada Banten
Jalan Terjal Welhendri Azwar Menggapai Guru Besar
Jalan Terjal Welhendri Azwar Menggapai Guru Besar
Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?