Ketua DPRD Sumbar Minta Usulan di Musrenbang Provinsi Sesuai RPJMD

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar minta usulan di Musrembang provinsi sesuai dengan RPJMD.

Musrenbang tingkat provinsi di Sumbar tahun 2022. (Foto: Dok. Diskominfo Pasbar)

Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: DPRD Sumbar minta usulan di Musrenbang provinsi sesuai dengan RPJMD.

Langgam.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) Supardi meminta agar usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dikatakan Supardi, tidak semua usulan visi misi gubernur dan wakil gubernur dapat dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena masalah kesiapan anggaran dan konstitensi terhadap perencanaan pembangunan.

"Makanya usulan tersebut harus difilter, filternya dilakukan di Musrenbang ini, misalnya ada seribu maka nanti bisa jadi 300, kemudian dari 300 itu dilihat mana yang yang tersistim dengan RPJMD kita, itulah yang kita prioritaskan," ujar Supardi saat jadi narasumber Musrenbang penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar Tahun 2023 di Pangeran Beach Hotel Padang, Senin, (28/3/2022).

Supardi menjelaskan, terkait program unggulan kepala daerah juga menyesuaikan dengan RPJMD. Apalagi mengingat waktu yang tidak panjang, karena sampai tahun 2024 untuk RPJMD selanjutnya. Capaian kinerja juga harus jelas dan terukur.

"Jangan nanti selesai jabatan kepala daerah pas kita evaluasi target tidak tercapai, waktu kita ini tidak panjang, jangan ada lagi alasan kalau masa jabatan singkat, maka dari awal kita ingatkan, bahwa target harus selesai," tegasnya.

Jika ada kepala daerah yang baru, lanjut Supardi, tentu akan baru lagi  visi dan misinya. Belum tentu juga kepala daerah yang baru memiliki visi dan misi yang sama dengan sebelumnya.

RPJMD, kata Supardi, merupakan sebuah kesepakatan. Hal itu bukan hanya beban kepala daerah tetapi juga beban dari Pemerintah Provinsi. Sementara, DPRD bertugas untuk mengawal agar semua itu terlaksana sesuai kesepakatan.

"RKPD itu bukan hanya usulan dari kepala daerah, tetapi juga usulan dari masyarakat, sesuai kewenangan masing-masing," ucapnya.

Supardi mengatakan, pihaknya mendorong RKPD Provinsi Sumbar Tahun 2023 menjadi solusi bagi Provinsi Sumatera Barat, karena dapat mengoptimalkan rencana pembangunan dimasa akan datang.

Baca juga: Buka Musrembang RPJMD, Ini Harapan Bupati Dharmasraya

“RKPD tidak hanya sebuah solusi lahir untuk kita semua, semoga mimpi kita harus besar dalam sektor pertanian, pariwisata dan sebagainya dapat terwujud,” katanya.

Dapatkan update berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Ilustrasi Karhutla
BPBD Padamkan Karhutla 4 Hektar di Tanah Datar, Dekat Pemukiman
Pengadilan Negeri Padang memvonis mantan Kepala Wilayah BPN Sumbar Saiful tujuh tahun penjara dalam kasus korupsi lahan tol Sumbar. IST
Korupsi Lahan Tol Padang-Sicincin, Mantan Kepala BPN Sumbar Divonis 7 Tahun Penjara
Gunung Marapi kembali erupsi terjadi Selasa pagi 12 Agustus 2025, 08:39 WIB, dengan tinggi kolom abu ± 1.600 m
Gunung Marapi Erupsi, Tinggi Kolom Abu Capai 1.600 M
Salah satu korban kekerasan anak dibawah umur dalam kasus perusakan rumah doa GKSI PAdang digendong oleh orang tuanya
Dua Anak Diduga Korban Perusakan Rumah Doa Masih Jalani Trauma Healing
Laga Persib Bandung vs Semen Padang berakhir 2-0 di Stadion Bandung Lautan Api Sabtu 09/08/2025.
Klasemen Super League Pekan Pertama, Semen Padang FC Posisi 17
Mayjen Arief Gajah Mada Resmi Jadi Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Berikut Profilnya
Mayjen Arief Gajah Mada Resmi Jadi Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Berikut Profilnya