Langgam.id - Aktivitas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat lumpuh akibat kericuhan aksi demo ribuan mahasiswa yang bertajuk SaveKPK #ReformasiDikorupsi, Rabu (25/9/2019) kemarin. Pasalnya, beberapa fasilitas gedung anggota dewan tersebut rusak parah.
Pantauan langgam.id di kantor gedung DPRD Sumbar, sejak Kamis (26/9/2019) pagi hingga menjelang siang, proses pembersihan masih dilakukan. Para staf, office boy dan satpam secara bergotong royong melakukan pembersihan fasilitas yang rusak.
Fokus pembersihan dilakukan di ruang rapat utama. Hal ini karena dalam waktu dekat akan ada agenda sidang paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD Sumbar. Selain itu, beberapa ruangan lain, tampak juga sudah mulai dibersihkan. Kursi-kursi di keluarkan dari ruangan dan di susun suatu tempat.
Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, untuk fasilitas seperti meja dan kursi masih bisa digunakan. Namun, banyak kaca di setiap ruangan yang pecah. Termasuk untuk sound system hancur.
"Sampai sore ini kami masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri. Rencananya Jumat besok rencana akan diaadakan sidang paripurna pelantikan pimpinan definitif," ujar Irsyad kepada wartawan di DPRD Sumbar, Kamis (26/9/2019).
Apabila kondisi ruangan rapat utama tidak memungkinkan hingga SK pelantikan keluar, Isyad mengatakan, pelantikan akan dilakukan di halaman kantor DPRD Sumbar. Menurutnya, dulu hal ini juga pernah terjadi ketika pelantikan Gubernur pasca gempa 2009.
"Sebab kita punya pengalaman, bapak Gubernur dilantik di garasi mobil DPRD dahulunya pasca gempa. Untuk hari ini secara jadwal memang belum ada agenda," katanya.
Irsyad memastikan untuk tugas-tugas kedewanan tidak akan terganggu meski kondisi kantor DPRD lumpuh akibat kerusakan. Pihaknya juga terus melakukan invetarisir kerugian atas kerusakan aset-aset.
"Itu masih dihitung, (tapi) perkiraaan kerugian kerusakan DRPD Sumbar sekitar Rp3 miliar. Kami juga telah ambil langkah hukum, kerusakan aset-aset dan kantor DPRD ini telah kita laporkan ke pihak kepolisian," ujarnya.
Seperti diketahui, selain aksi pengrusakan massa juga melakukan vandalisme. Bahkan, foto Presiden Joko Widodo juga diturun paksa oleh massa mahasiswa ketika berhasil menduduki DPRD Sumbar. (Irwanda/HM)
