Kemendagri Minta Pemda Lakukan 6 Inovasi untuk Reformasi Birokrasi

Kemendagri Minta Pemda Lakukan 6 Inovasi untuk Reformasi Birokrasi

Ilustrasi - Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. (Foto: kemendagri.go.id)

Langgam.id - Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan enam inovasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Enam inovasi tersebut adalah inovasi administrasi, inovasi manajemen, inovasi kebijakan, dan inovasi frugal, inovasi sektor teknologi dan sosial. 

"Enam area inovasi ini penting dan selaras dengan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga perubahan akan lebih cepat terwujud,” kata Fatoni sebagaimana dirilis situs resmi Kemendagri RI, Minggu, (31/10/2021).

Ia mengatakan, pengelolaan administrasi hendaknya diterapkan agar akuntabilitas kerja hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Soal manajemen, pemda hendaknya fokus pada pembenahan prosedur dan birokrasi guna meningkatkan kinerja organisasi.

“Pemda dapat melakukan upaya pendekatan kebijakan yang lebih efisien, selektif, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata Fantoni.

Sedangkan untuk merespon keterbatasan sumber daya yang ada, pemerintah daerah juga diminta untuk berinovasi agar produk bisa dengan biaya yang lebih rendah. Ia juga menyoroti inovasi pada area teknologi dengan melakukan serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan, atau alih teknologi.

Ia berharao agar penerapan inovasi di enam area tersebut bisa menjadi nafas utama dalam melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah Langkah baru yang tidak biasa demi mewujudka perubahan demi kesejahteraan masyarakat.

“Inovasi dan reformasi birokrasi selalu berjalan beriringan. Dengan kita berinovasi, perubahan ke arah yang lebih baik juga akan cepat terwujud,” tuturnya.

Menurutnya, reformasi birokrasi mengacu pada 8 area perubahan. Di antaranya, manajemen perubahan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, dan kelembagaan. Selanjutnya pemda juga hendaknya memperhatikan penataan sektor tata laksana, sumber daya manusia (SDM), dan deregulasi kebijakan.

"Ini dilakukan untuk menciptajan pemerintahan yang bersih, kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat," katanya. (*/Winda/SS)

 

 

Baca Juga

Birokrasi yang Adil dan Beradab
Birokrasi yang Adil dan Beradab
Langgam.id - Kasatpol PP Padang, Mursalim mengusulkan personelnya diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kemendagri.
Kasatpol PP Padang Usulkan Personelnya Diangkat Jadi ASN ke Kemendagri
Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Sumbar Masih Dievaluasi Kemendagri
Pedoman Beracara Badan Kehormatan DPRD Sumbar Masih Dievaluasi Kemendagri
Langgam.id - Pemko Payakumbuh melalui Disnakerin memonitoring perusahaan yang ada di daerah itu untuk pastikan bayar THR pekerjanya.
Soal THR dan Gaji ke-13 ASN, Kemendagri Minta Kepala Daerah Buat Perkada
Berita terbaru dan terkini hari ini: Pendaftaran sekolah kedinasan resmi dibuka. Pendaftaran berlangsung 9-30 April 2022.
Pendaftaran Resmi Dibuka, Ini Kuota Formasi Sekolah Kedinasan 2022 di 8 Instansi
Kemendagri Warning Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun
Kemendagri Warning Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun