Kata Polisi Soal Kemungkinan Dipanggilnya Mahyeldi Terkait Surat Minta Uang

Mobil Dinas Baru Gubernur

Gubernur Mahyeldi dan mobil dinasnya. [dok. Pemprov Sumbar]

Langgam.id – Pihak kepolisian telah memeriksa 10 orang dalam penyelidikan dugaan penipuan menggunakan surat bertandatangan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi. Lalu bagaimana kemungkinan dipanggilnya Mahyeldi dalam kasus ini?

“Belum ada jadwal pemanggilan pak gubernur. Tergantung pimpinan,” kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: Kasus Surat Gubernur untuk Minta Uang, Ombusdman Sarankan Kemendagri Bertindak

Menurut Rico, pemanggilan terhadap gubernur tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti saksi lain. Ada prosedur khusus yang harus dilalui jika polisi ingin memanggil orang nomor satu di Sumbar itu.

“(Pemanggilan) gubernur tentu kami tidak serta merta, kan harus izin Mendagri,” tuturnya.

Sebelumnya Rico menyebut polisi segera melakukan gelar perkara soal surat Gubernur yang digunakan untuk minta uang penerbitan buku ini. Gelar perkara itu dilakukan untuk mencari tahu apakah ada unsur penipuan dalam kasus ini.

Menurut Rico, polisi hanya fokus dalam persoalan dugaan penipuan. Hal ini berdasarkan laporan dari Dealer Honda Menara Agung.

“Fokus ke penipuan. Kan laporan polisi awalnya penipuan. Makanya kami gelar perkara untuk hasil penyelidikan. Kalau itu asli (surat) apakah ada unsur penipuannya,” ucapnya.

Baca Juga

Gubernur Sumbar Ingatkan ASN Jadikan Pekerjaan sebagai Ibadah
Gubernur Sumbar Ingatkan ASN Jadikan Pekerjaan sebagai Ibadah
Dorong Transformasi BUMD, Gubernur Sumbar Terima IHCBA 2025
Dorong Transformasi BUMD, Gubernur Sumbar Terima IHCBA 2025
Krisis Air Bersih di Padang, Gubernur Sumbar Pimpin Rakor Lintas Instansi Cari Solusi
Krisis Air Bersih di Padang, Gubernur Sumbar Pimpin Rakor Lintas Instansi Cari Solusi
Gubernur Mahyeldi Buka Seleksi Petugas Haji Daerah Sumbar 2026
Gubernur Mahyeldi Buka Seleksi Petugas Haji Daerah Sumbar 2026
Usai Rakor dengan Mendagri, Gubernur Sumbar Pastikan TKD 2026 Tak Dipotong
Usai Rakor dengan Mendagri, Gubernur Sumbar Pastikan TKD 2026 Tak Dipotong
Wacana Kota Bukittinggi Jadi Daerah Istimewa, Gubernur Sumbar Minta Kajian Mendalam
Wacana Kota Bukittinggi Jadi Daerah Istimewa, Gubernur Sumbar Minta Kajian Mendalam