• Masuk
  • Daftar
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Langgam.id
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
Langgam.id
Home Berita

Izin ACT Dicabut Kemensos RI, Ini Tanggapan Kadinsos Sumbar

Rahmadi
06/07/2022 | 14:38 WIB
A A
Izin ACT Dicabut Kemensos RI, Ini Tanggapan Kadinsos Sumbar

Humanity food bus, salah satu aksi kemanusiaan ACT di Sumbar. [Foto: Dok. Langgam.id]

Langgam.id – Kementerian Sosial (Kemensos) RI memutuskan mencabut izin operasional lembaga kemanusiaan, penyelenggara pengumpulan sumbangan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Sebagaimana diketahui, ACT juga beroperasi di wilayah Sumatra Barat (Sumbar). Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan, pihaknya tidak berwewenang soal pencabutan lembaga kemanusiaan itu.

Baca Juga

3 Orang Meninggal di Lubang Bekas Tambang Ilegal di Dharmasraya

Penutupan Festival, Pelaku Ekraf Milenial Pariaman Teken MoU dengan Buyer

Pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang kepada ACT menurutnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Dinsos Provinsi Sumbar tidak ada terkait dengan ACT secara kelembagaan.

“Kalau lembaga kemanusiaan itu izinnya di pusat, di daerah tidak ada. Tidak ada kewenangan Dinsos Sumbar. Jadi kami tidak ada melakukan tindakan apa pun,” katanya, Rabu (6/7/2022).

Pihaknya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Kalau pun ada nanti yang dilakukan tentu setelah melakukan koordinasi nantinya. Saat ini yang jelas tidak ada kewenangan Dinsos Sumbar.

Meski ACT memiliki cabang di Sumbar, lembaga itu tidak ada melaporkan keberadaannya ke Dinsos setempat. Dinsos Sumbar juga tidak ada melakukan pengawasan terhadap aktivitas lembaga pengumpulan donasi publik itu.

“Wewenang kita lebih kepada pelayanan (kepada masyarakat), seperti panti atau penanganan orang-orang yang memiliki masalah sosial,” katanya.

Lembaga kemanusiaan ini izinnya diberikan langsung oleh Kementerian Sosial, sebab mereka merupakan lembaga berskala nasional.

Baca Juga: ACT Payakumbuh dan GOW Lima Puluh Beri Bantuan untuk Korban Banjir Kapur IX

Sebagaimana diketahui, Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang kepada Yayasan ACT. Hal tersebut dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan yayasan tersebut.

—

Dapatkan update berita Sumatra Barat terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Editor: Debi Virnando
Tags: Aksi Cepat TanggapIzin ACTSumatra Barat
BagikanTweetKirim

Baca Juga

Langgam.id - Satpol PP menerjunkan 40 personel berpakaian bebas atau seperti tim Buser untuk mengawasi pelajar di Kota Padang.

Satpol PP Kerahkan 40 Personel Bak Buser untuk Awasi Pelajar di Kota Padang

01/08/2022 | 20:04 WIB
Langgam.id - Lahirnya UU Provinsi Sumbar menguntungkan bagi sebagain daerah di Sumbar, meskipun ada juga daerah yang merasa dirugikan.

Eka Putra Sebut UU Provinsi Sumbar Momentum Tanah Datar untuk Kembangkan Wisata Bukit Marapalam

01/08/2022 | 19:48 WIB
Langgam.id - Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto menyorot kinerja ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) di daerah yang ia pimpin.

Sorot Kinerja ASN dan THL, Wabup Pasbar: Setiap Apel Begini-begini Saja, Tak Ada Perubahan

01/08/2022 | 19:18 WIB
Langgam.id - Mantan Bupati Kabupaten Mentawai, Yudas Sabaggalet menyebutkan Undang-undang Provinsi Sumbar tidak adil bagi Mentawai.

Yudas Sabaggalet Sebut UU Provinsi Sumbar Tak Adil Bagi Mentawai

01/08/2022 | 15:51 WIB

Discussion about this post

Terpopuler

Berita terbaru dan terkini hari ini: Arief Muhammad buka rumah makan Payakumbuah Masakan Minag di Tangerang, Banten.

Arief Muhammad Buka Rumah Makan Padang di Tangerang, Lokasinya Bekas Restoran Nan Gombang

01/06/2022 | 17:53 WIB
Dr. Zulfan Tadjoeddin, Associate Professor in Development Studies, Western Sydney University, Australia. (Foto: Dok Pribadi)

Ada Apa dengan Kapitalisme Religius (KR)?

30/07/2022 | 13:54 WIB
Langgam.id - Mantan Bupati Kabupaten Mentawai, Yudas Sabaggalet menyebutkan Undang-undang Provinsi Sumbar tidak adil bagi Mentawai.

Yudas Sabaggalet Sebut UU Provinsi Sumbar Tak Adil Bagi Mentawai

01/08/2022 | 15:51 WIB
Sumatra Barat dan Pulau Sumatra. (Peta: openstreetmap.org)

15 Pahlawan Nasional dari Sumatra Barat

10/11/2020 | 16:33 WIB
Langgam.id - Sejumlah organisasi pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mentawai Bersatu meminta UU Provinsi Sumbar direvisi.

Dinilai Diskriminatif, Aliansi Mentawai Bersatu Minta UU Provinsi Sumbar Direvisi

01/08/2022 | 15:13 WIB
Langgam.id

Berita  •  Khas  •  Palanta  •  Kolom

Ikuti Kami

Copyright 2019-2021 PT. Langgam Digital Nusantara | All rights reserved.

Tentang  •  Kerjasama & Iklan  •  Pedoman Media Siber  •  Ketentuan Privasi  •  Indeks 

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • BERITA
  • KHAS
  • PALANTA
  • KOLOM
  • Masuk
  • Daftar

Copyright 2021 PT. Langgam Digital Nusantara | All rights reserved.

Selamat datang

Silakan masuk ke akun anda

Forgotten Password? Daftar

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In