Ini Rute Penerbangan Wajib PCR Tanpa Kartu Vaksin

Jumlah wisatawan mancanegara yang tercatat datang ke Sumatra Barat (Sumbar) melaluipintu masuk Bandara Internasional Minangkabau pada Februari

BIM merupakan pintu masuk kedatangan wisatawan mancanegara ke Sumbar. [Intagram Angkasa Pura 2]

Langgam.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan aturan baru soal penerbangan domestik. Semua penerbangan mewajibkan penumpang punya hasil negatif tes PCR dan juga kartu vaksin covid-19 minimal dosis pertama.

Kecuali, rute penerbangan antar daerah di luar Jawa Bali yang sama-sama (daerah asal dan daerah tujuan) berstatus PPKM level 1 atau 2.

Untuk rute ini, penumpang boleh menggunakan hasil negatif Rapid Antigen saja dan tidak ada kewajiban membawa kartu vaksin.

"Iya di aturannya, baik di Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri, Satuan Tugas Covid-19, maupun Kemenhub, tidak ada," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati.

Dengan demikian, semua rute penerbangan di luar syarat tersebut mutlak menggunakan hasil negatif PCR dan menunjukkan kartu vaksin.

Aturan tersebut ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Kemenhub Nomor 88 Tahun 2021 dan berlaku sejak 24 Oktober 2021.

Dalam SE 88 ini, apapun penerbangan yang berhubungan dengan Jawa Bali wajib menunjukkan hasil PCR dan kartu vaksin.

Lalu, penerbangan antar daerah di luar Jawa Bali yang masih berstatus level 3 dan 4 juga wajib PCR dan kartu vaksin.

Baca juga: Meski Sudah Vaksin, BIM Wajibkan Penumpang Tujuan Jawa dan Bali Tes PCR

Kalaupun daerah asal keberangkatan di luar Jawa Bali level 1 dan 2, maka seorang penumpang tetap wajib PCR dan kartu vaksin.

Kewajiban berlaku kalau dia mau terbang ke daerah level 3 dan 4, atau sebaliknya.

Untuk itulah, penumpang wajib mengetahui level daerah tujuan mereka sebelum memutuskan apakah ikut tes PCR atau Antigen.

Sebab, hal ini akan menentukan apakah penumpang diizinkan terbang atau tidak.

"Serta konfirmasi ke maskapai atau operator bandara, bisa chat juga di media sosial mereka," kata Adita.

Baca Juga

Komisi III DPR RI mendatangi Mapolda Sumatra Barat, Senin (25/11/2024). Di antara yang hadir ada wakil ketua komisi Ahmad Sahroni
Komisi III DPR Minta Polda Sumbar Sikat Semua Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Terkecuali
Polisi memasang garis polisi di tambang galian C ilegal di Solok Selatan yang diduga terkait penembakan polisi. Langkah ini bertujuan
Polisi Tutup Tambang Galian C Terkait Insiden Penembakan di Solok Selatan
Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, tersangka dalam kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, akan menjalani
Ombudsman Desak Polisi Ungkap Motif Penembakan Kasat Reskrim Solok Selatan
Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menewaskan Kasat
Pelaku Polisi Tembak Polisi Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana, Terancam Hukuman Mati
Komisi III DPR RI akan mendatangi Polda Sumatera Barat (Sumbar) dan Polres Solok Selatan untuk meninjau langsung kasus penembakan yang
Komisi III DPR RI Akan ke Sumbar, Tinjau Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan
Kapolda Sumatra Barat (Sumbar), Irjen Pol Suharyono menegaskan akan mengambil langkah tegas dalam menangani kasus penembakan yang menewaskan
Kasus Penembakan di Polres Solsel, Kapolda Upayakan Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Pelaku