Ini Rute Penerbangan Wajib PCR Tanpa Kartu Vaksin

Jumlah wisatawan mancanegara yang tercatat datang ke Sumatra Barat (Sumbar) melaluipintu masuk Bandara Internasional Minangkabau pada Februari

BIM merupakan pintu masuk kedatangan wisatawan mancanegara ke Sumbar. [Intagram Angkasa Pura 2]

Langgam.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan aturan baru soal penerbangan domestik. Semua penerbangan mewajibkan penumpang punya hasil negatif tes PCR dan juga kartu vaksin covid-19 minimal dosis pertama.

Kecuali, rute penerbangan antar daerah di luar Jawa Bali yang sama-sama (daerah asal dan daerah tujuan) berstatus PPKM level 1 atau 2.

Untuk rute ini, penumpang boleh menggunakan hasil negatif Rapid Antigen saja dan tidak ada kewajiban membawa kartu vaksin.

“Iya di aturannya, baik di Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri, Satuan Tugas Covid-19, maupun Kemenhub, tidak ada,” kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati.

Dengan demikian, semua rute penerbangan di luar syarat tersebut mutlak menggunakan hasil negatif PCR dan menunjukkan kartu vaksin.

Aturan tersebut ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Kemenhub Nomor 88 Tahun 2021 dan berlaku sejak 24 Oktober 2021.

Dalam SE 88 ini, apapun penerbangan yang berhubungan dengan Jawa Bali wajib menunjukkan hasil PCR dan kartu vaksin.

Lalu, penerbangan antar daerah di luar Jawa Bali yang masih berstatus level 3 dan 4 juga wajib PCR dan kartu vaksin.

Baca juga: Meski Sudah Vaksin, BIM Wajibkan Penumpang Tujuan Jawa dan Bali Tes PCR

Kalaupun daerah asal keberangkatan di luar Jawa Bali level 1 dan 2, maka seorang penumpang tetap wajib PCR dan kartu vaksin.

Kewajiban berlaku kalau dia mau terbang ke daerah level 3 dan 4, atau sebaliknya.

Untuk itulah, penumpang wajib mengetahui level daerah tujuan mereka sebelum memutuskan apakah ikut tes PCR atau Antigen.

Sebab, hal ini akan menentukan apakah penumpang diizinkan terbang atau tidak.

“Serta konfirmasi ke maskapai atau operator bandara, bisa chat juga di media sosial mereka,” kata Adita.

Baca Juga

Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp. 3.7 miliar untuk jasa tenaga keamanan.
Pemprov Sumbar Gelontorkan Anggaran Rp3,7 Miliar untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Kronologi Dua Orang Tertembak Peluru Nyasar di UNP
Kronologi Dua Orang Tertembak Peluru Nyasar di UNP
Anggaran untuk fasilitas rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar menuai kritik.
Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar
sawit pesisir selatan
450 Ribu Hektare Lahan Sawit di Sumbar, Pasaman Barat dan Dharmasraya Kontribusi Ekspor Terbesar