Hutan Sosial Diharapkan Jadi Solusi Kemiskinan di Desa

Hutan Sosial Diharapkan Jadi Solusi Kemiskinan di Desa

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat menghadiri acara Kolaborasi Kreasi (Ko-Kreasi) Tata Hubungan Kerja Perhutanan Sosial (Foto: Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id - Dirjen Kehutanan Sosial dan dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Supriyanto menyebutkan program perhutanan sosial bisa menjadi solusi pengurangan angka kemiskinan di masyarakat sekitar hutan.

Menurut Supriyanto, pihaknya pernah mencoba menyelesaikan 320 konflik tenurial (lahan) di kawasan hutan. Berdasarkan data yang ia temui di lapangan, hingga saat ini masih ada sekira 37 persen masyarakat yang berada di pinggir kawasan hutan, miskin.

"Dengan perhutanan sosial terbuka lapangan kerja yang banyak di desa, sehingga diharapkan tidak ada urbanisasi, sehingga desanya bisa maju," ujarnya saat mengisi acara Kolaborasi Kreasi (Ko-Kreasi) Tata Hubungan Kerja Perhutanan Sosial di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang, Rabu, (9/10/2019).

Supriyanto berharap, kebijakan perhutanan sosial harus tepat sasaran dan memang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar hutan, bukan untuk masyarakat kota.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, perhutanan sosial merupakan inovasi dari KLHK. Selama ini, sangat sulit memberantas ilegal loging. Hal ini menjadi tanda bahwa banyak masyarakat di sekitar hutan yang miskin.

"Mudah-mudahan dengan program perhutanan sosial, pemberantasan kemiskinan masyarakat di pinggir hutan akan bisa selesai," ujarnya.

Ia mencontohkan, masyarakat Bayang Utara di Pesisir Selatan. Mereka merantau ke Wamena karena mereka tidak ada lahan untuk bisa dimanfaatkan. Sedangkan dengan perizinan perhutanan sosial, bisa membuat mereka mengelola hutan, sehingga mereka tidak perlu lagi merantau.

"Mereka bisa bertanam di hutan itu, tentu dengan perizinan kita, perlu kita atur, sehingga mereka tidak perlu lagi merantau," katanya. (Rahmadi/ZE)

Baca Juga

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meninjau hasil perbaikan jalan rusak yang dilakukan oleh Dinas BMCKTR Sumbar
Tinjau Perbaikan Jalan Payakumbuh-Sitangkai, Mahyeldi: Usai Lebaran Akan Dirigid Beton
Jelang libur Lebaran, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar mengebut perbaikan jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
Jelang Libur Lebaran, Pemprov Sumbar Kebut Perbaikan Jalan Provinsi yang Rusak
Wagub Sumbar Dorong Penerapan Energi Terbarukan dan Sistem Pertanian Berkelanjutan
Wagub Sumbar Dorong Penerapan Energi Terbarukan dan Sistem Pertanian Berkelanjutan
Wagub Vasko: Transformasi Digital Jadi Kunci Pengembangan Wisata Halal di Sumbar
Wagub Vasko: Transformasi Digital Jadi Kunci Pengembangan Wisata Halal di Sumbar
Besok, Gubernur Lantik Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Periode 2025-2030
Besok, Gubernur Lantik Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Periode 2025-2030
Perubahan rute terjadi pada manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah (One Way) di jalur Padang-Bukittinggi saat arus mudik dan balik
Ada 23 Titik Potensi Kemacetan di Sumbar, Pemprov Siapkan Rencana One Way