Langgam.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo menggelar rapat dengan dua gubernur dan enam bupati terkait pencemaran di Batanghari. Rapat itu untuk memulai pemulihan sungai yang mengalir dari Sumbar ke Jambi itu, Selasa (12/11/2019).
"Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit hadir dalam rapat koordinasi kerusakan ekosistem akibat penambangan di Sungai Batanghari," sebut siaran pers Humas Pemprov Sumbar.
Selain Wagub Sumbar, hadir Gubernur Jambi Fachrori Umar, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, Bupati Sijunjung Yuswir Arifi, Bupati Bungo Mashuri, Bupati Muaro Jambi Masnah Busro dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robby Nahliyansyah. Para kepala daerah itu berada di wilayah aliran Batanghari.
Hadir juga perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Mabes Polri dan Polda Sumbar serta Mabes TNI.
Siaran pers Humas Pemprov Sumbar menyebutkan,
rapat tersebut menindaklanjuti kunjungan Kepala BNPB ke Dhamasraya dan Sijunjung pekan lalu. Doni Monardo dalam kunjungan itu melihat langsung kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan emas liar dengan menggunakan merkuri yang berdampak langsung kepada kesehatan dan lingkungan.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan Kerusakan lingkungan akibat penambangan liar dan penggunaan merkuri yang sangat merusak lingkungan. "Berdampak pada kesehatan masyarakat. Bukan hanya pada air tanah namun hingga ke sayur sayuran serta buah buahan yang terpapar oleh merkuri yang sangat berbahaya. Apabila masuk kedalam tubuh akan mengakibatkan kerusakan pada tubuh," katanya.
Pemprov Sumbar berkomitmen mendukung pemulihan yang dimulai bupati Dharmasraya itu. "Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk berkomitmen untuk mengatasi pencemaran yang diakibatkan penambangan liar dan penggunaan merkuri," kata Nasrul.
Karena, menurutnya, kerusakan yang diakibatkan berefek jangka panjang untuk keberlanjutan ekositem lingkungan. "Sangat sulit dipulihkan, butuh usaha yang sangat keras dan kerjasama dari seluruh unsur masyarakat dan pemerintah," ujar wagub.
Menurutnya, Sungai Batanghari yang sejuk dan jernih seperti sepuluh tahun silam bukan tidak mungkin bakal kembali hadir di Dharmasraya dan daerah yang dilintasinya.
"Pasalnya, pemerintahan pusat, melalui BNPB merespons upaya Bupati Dharmasraya yang tengah giat mencari solusi kerusakan sungai yang meilntasi delapan kabupaten dan kota di Sumbar dan Jambi itu."
Niat bupati untuk memulihkan Batanghari, lantaran sungai itu sejak abad 12 yang lalu, telah menjadi saksi sejarah emas Dharmasraya, yang kala itu menjadi ibukota Kerajaan Malayu Pura.
"Saat itu, sungai Batanghari menjadi sarana transportasi. Menjadi sarana lalulintas perdagangan dan sumber protein hewani. Menjadi sarana perhubungan antar daerah dan sumber kehidupan rakyat."
Kini, sejak satu dasawarsa belakangan, Batanghari justeru menjadi ancaman kehidupan bagi rakyat Kabupaten Dharmasraya. Pasalnya, menurut penelitian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta ahli dari ITB, Batanghari mengandung cemaran logam berbahaya. Yaitu air raksa atawa merkuri atawa hygragyrum (Hg). Akibatnya, sungai Batanghari menjadi sangat berbahaya bagi anak anak dan manusia, karena bisa menjadi sumber malapetaka bagi kehidupannya.
Sebelumnya, Bupati Sutan Riska mengundang Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (Kepala Staf Kepresdenan) dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo untuk melihat langsung kondisi terakhir DAS Batanghari. Selain itu juga untuk menyaksikan bagaimana Pemkab Dharmasraya berusaha membangun kembali lingkungan hidup yang rusak. (*/SS)
