Langgam.id - Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan siap jika memang mengharuskan lockdown dan membiayai kebutuhan masyarakat selama 14 hari. Dalam hitungannya, sebut Mahyeldi, Kota Padang akan menghabiskan anggaran Rp599 miliar untuk itu.
Mahyeldi menilai, sudah seharusnya pemerintah pusat menerapkan aturan dan tindakan yang tegas dalam menghadapi wabah corona tersebut.
Ia tak menapik, bahwa selama ini memang sudah ada tercatat dua instruksi presiden dan lebih sepuluh keputusan Menteri serta maklumat dari Kapolri dalam menghadapi Virus Corona, namun hingga saat ini penyebaran virus itu masih belum terkendali.
"Kita siap, jika memang lockdown itu pilihan terbaik," ujar Mahyeldi dikutip dari opininya yang diterima Langgam.id, Senin (6/4/2020).
Bahkan, kata Mahyeldi, setelah adanya kebijakan meliburkan sekolah serta kebijakan untuk bekerja dari rumah, hal itu tidaklah efektif.
"Kondisi itu malah mengakibatkan masyarakat dari kota-kota besar pulang dan dikhawatirkan membawa wabah tersebut ke kampung halamannya," jelas Mahyeldi.
Berdasarkan hitung-hitungan Mahyledi jika memang harus lockdown selama 14 hari, anggaran untuk penanganan wabah Virus Corona tidak akan menghabiskan semua dana yang telah dialokasikan pada tambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai angka Rp405,1 triliun tersebut.
"Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa yang harus dibiayai pusat (jika lockdown). Kita asumsikan, masing-masing membutuhkan makan dan minum tiga kali sehari senilai Rp15 ribu, maka biaya yang harus dikeluarkan itu Rp170,1 triliun, itu hanya 42 persen dari total anggaran yang disiapkan," ungkapnya.
Lalu, kaya Mahyeldi, sisa anggaran yang diperkirakan sebanyak Rp235 trilun (Rp405,1 dikurangi Rp170,1 triliun) bisa dimanfaatkan untuk sektor kesehatan," ucapnya.
Sementara, untuk Kota Padang, jelas Mahyeldi, dengan jumlah penduduk mencapai 950.871 jiwa, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp599 miliar.
"Dengan pertimbangan keselamatan nyawa setiap warga Kota Padang, pemko akan me-refokusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dan siap membantu pemerintah pusat mengatasi pandemi ini," katanya.
Jika sudah ditetapkan lockdown dan masih ada warga yang keluar rumah, maka akan dapat ditindak dan dihukum secara tegas. "Ketika sudah disediakan pangan agar wagra bisa tetap dirumah, maka bagi yang melanggar bisa dihukum. Protokol yang ketat juga harus diterapkan untuk semua jalur keluar dan masuk," jelasnya.
Lalu, terkait aktivitas ekonomi, menurut Mahyledi hal itu bisa direcovery. "Memang dalam jangka pendek, satu atau dua bulan pasti akan lumpuh. Namun, jangka menengah dan panjang, kita sudah recovery, ekonomi akan bisa normal kembali," ujarnya. (*/ZE)
