Gunung Marapi Padat Saat HUT RI, BKSDA Sumbar: Statusnya Masih Tutup

Pendaki di Gunung Marapi

Pendaki di Gunung Marapi (istimewa)

Langgam.id – Gunung Marapi Sumatra Barat (Sumbar) ramai didatangi pendaki di moment HUT RI ke-75 tahun ini. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar menegaskan status gunung itu masih tutup dan belum dibuka secara formal sejak Desember 2019.

Menurut Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Sumbar, Eka Damayanti, penutupan Gunung Marapi pada Desember 2019 dilakukan untuk pemulihan ekosistem. Hanya saja, pihaknya belum ada persamaan persepsi dengan masyarakat setempat.

“Kami komunikasi dengan kawan-kawan di Pos Koto Baru kurang bagus, dan itu akan perlu diselesaikan. Kami sudah sampaikan, bahwa Marapi ditutup. Kami belum pernah buka secara formal,” kata Eka kepada Langgam.id, Senin (17/8/2020).

Eka menjelaskan, pada Maret 2020 surat edaran dari Kementerian Kehutanan untuk menutup seluruh taman wisata alam (TWA) pada masa pandemi telah dikeluarkan dan diumumkan. Namun pendakian di Marapi masih saja terjadi sejak Januari 2020.

Eka mengakui, setiap aktivitas pendakian banyak sampah yang ditinggal para pendaki. Hal ini diakibatkan tidak adanya edukasi, apalagi tidak sama persepsi dengan masyarakat setempat.

“Dari kami sebetulnya konsepnya wisata di kawasan konservasi, bukan wisata massal. Kami selektif, kalau tidak patuh aturan tidak boleh mendaki. Tapi masyarakat setempat, semakin banyak mendaki makin bagus tapi buruk untuk ekosistem,” ujarnya.

Gunung Marapi terdapat memiliki pintu jalur pendakian yang diidentifikasi BKSDA Sumbar. Di antaranya pintu pendakian di kawasan Koto Baru, Aia Angke dan Pariangan. Kawasan Gunung Marapi memiliki hutang hujan pegunungan dan beberapa jenis burung endemik dan peninggalan sejarah.

Pada momen HUT RI ke-75 ini diperkirakan ribuan pendaki yang melakukan aktivitas pendakian di gunung yang memiliki tinggi 2.891 meter di atas permukaan laut (MdPL) tersebut. Pendakian sudah ramai sejak empat hari sebelum mement peringatan kemerdekaan. (Irwanda/ABW).

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI