Gubernur Sumbar Tegaskan Larangan Kapal Bawa Penumpang ke Mentawai

Kapal AntarPulau di Mentawai

Sejumlah kapal berlabuh di Dermaga Pokai, Siberut Utara, Mentawai (Foto: Zulfikar/Langgam.id)

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno melakukan peninjauan  untuk memastikan persiapan  PT ASDP di Pelabuhan Bungus, Kota Padang dalam menanggulangi pandemi virus corona atau covid-19, Minggu (4/5/2020).

Kunjungan gubernur Sumbar untuk memastikan kesiapan pelabuhan Bungus, agar tidak menerima penumpang dari Padang ke Mentawai. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19.

“Kita harus bertegas-tegas menghadapi wabah virus corona. Pihak ASDP tidak dibenarkan lagi menerima penumpang,” katanya.

Terkait Permenhub nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Pihak Pemprov Sumbar telah menetapkan tidak ada lagi orang yang masuk ke Kabupaten Mentawai.

“Penumpang yang boleh masuk ke Mentawai adalah TNI dan Polri atau ASN yang ditugaskan dalam penanganan Covid-19. Selain itu ada juga pedagang yang membawa barang dagangannya untuk kebutuhan Kepulauan Mentawai, seperti pedagang bahan pokok,” katanya.

Sementara pihak Kabupaten Kepulauan Mentawai jelas telah  melakukan karantina lokal untuk mencegah penyebaran virus corona ke Mentawai. Apalagi di Sumbar daratan telah ditemukan kasus positif virus tersebut.

Kapal Ambu-Ambu dan Gambolo tetap diizinkan berlayar dengan syarat tidak membawa penumpang dan hanya membawa barang-barang, seperti barang dagangan dan kebutuhan bahan pokok makanan.

Ia berharap untuk kapal Ambu-Ambu dan Gambolo tetap berlayar, dengan syarat tidak boleh membawa orang. Untuk memastikan itu pihak Kepolisian dan TNi melakukan pengawasan di pelabuhan, baik Bungus maupun di pelabuhan Tuapejat.

“Salah satu pintu masuk ini perlu diperketat yakni melalui laut, karena tidak sedikit juga penumpang yang masuk merupakan warga yang telah berkunjung dari beberapa daerah, yang ditakutkan bisa terdampak pada penyebaran virus tersebut,” katanya.

Meskipun ada yang darurat terlebih dahulu harus dicek dan diperiksa oleh pihak berwajib sebelum masuk kapal. Dan harus mengisi data agar jelas tujuannya.

“Kita harus bertegas-tegas, sudah banyak yang jadi korban virus Corona, apalagi ini daerah kepulauan,” katanya. (*/Rahmadi)

Baca Juga

Usung Konsep Ecogreen, Riyadh Group Indonesia Garap Kawasan Wisata 5.000 Ha di Mentawai
Usung Konsep Ecogreen, Riyadh Group Indonesia Garap Kawasan Wisata 5.000 Ha di Mentawai
Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh