Gubernur Sumbar Siap Penuhi Panggilan DPRD Soal Tol Padang-Pekanbaru

Gubernur Sumbar Siap Penuhi Panggilan DPRD Soal Tol Padang-Pekanbaru

Pengerjaan jalan tol Padang-Sicincin. (foto: Kementerian PUPR)

Langggam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi menyatakan siap memenuhi panggilan DPRD Sumbar terkait proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Dirinya akan menjelaskan hal-hal terkait seputar pembangunan proyek strategis nasional tersebut.

"Kalau kita dipanggil ya kita datang ke sini (DPRD), gampang itu, antara kita kan pemerintahan, pemerintahan dan DPRD kan satu masalah pembangunan, ditelpon pun kita juga bisa," kata Gubernur Mahyeldi di Kantor DPRD Sumbar, Jumat (12/3/2021).

Dia mengatakan, juga siap menjelaskan kepada DPRD terkait masalah tol. Pihaknya juga melakukan banyak rapat dan pembahasan bersama pihak terkait untuk pembangunan tol. Sejumlah evaluasi telah dilakukan terhadap rencana pembangunan tol.

"Kita sudah rapat, kegiatannya terus jalan, kemaren ada beberapa evaluasi-evaluasi, sudah kita ketahui, nanti evaluasinya terus kita lakukan, mungkin sekali 15 hari atau sekali sepekan tergantung keperluan," katanya.

Baca juga: DPRD Sumbar Akan Panggil Gubernur Terkait Masalah Tol Padang-Pekanbaru

Menurutnya, proyek tol ini sangat menjadi perhatian pemerintah, bahkan saat usai pelantikan bupati wali kota beberapa waktu lalu, langsung dilakukan rapat koordinasi membahas proyek jalan tol. Saat ini juga sudah nampak langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan.

"Bahkan sudah komitmen bersama balai jalan, mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan dan masyarakat memfasilitasi, pertengahan tahun ini tanah selesai, maka insya Allah tahun 2022 akhir atau 2023 awal, pembangunan fisik selesai insya Allah, mohon doa dan dukungan," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, anggaran untuk tol jadi bertumpuk tidak termanfaatkan karena pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai. Hal ini merupakan tanggung jawab gubernur maupun Pemkab Padang Pariaman.

"Gubernur mewakili pemerintah pusat  bertanggung jawab terhadap kelangsungan proyek strategis nasional, ini menjadi preseden buruk bagi kita Sumbar atas kegagalan kita melakukan pembebasan lahan," katanya, Rabu (10/3/2021). (Rahmadi/yki)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024