Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi optimis pembangunan fisik fly over Sitinjau Lauik bisa dimulai awal tahun 2023 nanti.
Optimis ini disampaikan Mahyeldi usai mengikuti rapat koordinasi rencana pembangunan fly over Sitinjau Lauik dengan 11 dirjen dari delapan kementerian, di Hotel Balairung Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Kementerian yang hadir tersebut di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementeran LHK, Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, KNKT, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN.
“Insya Allah pada tahun 2022 ini ada anggaran dari Bappenas untuk review desain. Mudah-mudahan setelah review desain ini selesai, maka pada akhir 2022 atau awal 2023 nanti penganggarannya bisa teralokasikan sehingga kita bisa mulai pelaksanaan untuk membangun fly over,” ujar Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1/2022).
Mahyeldi menambahkan, dalam pertemuan itu seluruh Dirjen yang hadir memberikan masukan-masukan apa yang mesti dilakukan di provinsi dan juga apa yang dilakukan oleh kementerian dalam rangka percepatan.
Ia menjelaskan, bahwa dengan rapat koordinasi tersebut, telah ada kesamaan dan memahami apa tugas masing-masing.
“Mohon doanya, seluruh masyarakat di ranah maupun di rantau agar diberi kelancaran. Sebab ini menjadi bagian tanggung jawab kita kepada rakyat dan Allah SWT supaya di jalan nasional ini tidak ada lagi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban,” harapnya.
Mahyeldi mengatakan, bahwa pembangunan fly over Sitinjau Lauik ini penting karena merupakan daerah rawan kecelakaan (DRK).
Ia mengungkapkan, selama periode 2016-2020, telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka ringan 111 orang.
“Hal ini terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit,” tuturnya.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi menambahkan, masukan dari kementerian dalam rakor itu seperti, Kementerian LHK yang menyatakan bahwa terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur.
Hal ini menurut Kementerian LHK karena cakupannya masih di bawah 5 hektare (Ha).
“Untuk Panorama satu, luasannya kurang dari 5 Ha, yakni hanya 3,8 Ha. Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama,” ucapnya.
Medi menerangkan, bahwa Direktur Pendanaan Bappenas menyarankan agar memilih alternatif pembiayaan melalui dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk menjaga keberlangsungan pengerjaan fly over.
Baca juga: Gubernur Sumbar Temui 3 Menteri Bahas Proyek Besar, Termasuk Fly Over Sitinjau Lauik
Hal ini dikarenakan tingkat kepastiannya lebih tinggi jika dibandingkan melalui dana APBN.
Kemudian kata Medi, Direktur regional I Bappenas juga mengharapkan kepada dinas terkait agar segera menyampaikan usulan dalam waktu dekat.
Hal itu dimaksudkan, agar anggaran pembangunan konstruksinya bisa masuk di tahun 2023.
