Gubernur Sumbar Ingatkan Calon Incumbent Tak Manfaatkan ASN di Pilkada

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, pamit opd

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Wagub Sumbar Nasrul Abit ketika memimpin rapat terbatas membahas strategi penanganan covid-19 dan kelanjutan PSBB. (Foto: Dok.Humas Pemprov Sumbar)

Langgam.id- Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengingatkan agar calon kepala daerah incumbent tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) demi meraup suara di pilkada 2020. Dia menilai, banyaknya kepala daerah yang ikut mencalonkan diri memberi peluang pada calon untuk memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah, karena ASN juga punya hak pilih.

Baca juga: Peringatan Gubernur Sumbar untuk ASN Jelang Pilkada 2020

Menurutnya, bagi calon kepala daerah incumbent yang ingin menang kembali cukup dengan melakukan kerja yang benar. Apalagi ASN merupakan golongan terdidik yang mampu berpikir rasional.

"Kalau kita benar maka pasti ASN ikut pilih pemimpinnya, Jadi kalau incumbent mau menang, bukan dengan mengajak ASN memenangkan, kerja saja dengan benar, insyallah pasti akan didukung dan nanti akan dipilihnya," kata Irwan saat membuka Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pemimpin Tinggi Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se Sumbar, di Aula Kantor Gubernur, Senin (10/8/2020).

Berdasarkan pengalamannya dulu pada periode ke dua, ia mengaku tidak pernah membentuk tim sukses di ASN. Ia mengaku hanya berusaha berbuat baik kepada ASN, dan pada akhirnya bisa kembali menang.

"Jangankan tim sukses saya buat, secara pribadi pun bertemu tidak pernah keluar dari mulut agar dukung saya, tapi saya anggap saya sudah berbuat baik kepada mereka, menang  juga akhirnya," katanya.

Ia mengingatkan agar kepala daerah incumbent tetap bekerja dengan benar. Kemudian tidak memanfaatkan fasilitas megara dalam Pilkada. Sementara ASN juga harus tetap profesional dalam mengelola pemerintahan.

Selain mengingatkan calon incumbent, ia juga meminta agar ASN tidak ikut berpolitik dalam pilkada. Bagi yang melanggar akan ada sanksi nantinya oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (Rahmadi/ABW).

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024