Gubernur Sumbar Ajukan 7 Pjs Kepala Daerah ke Kemendagri

Guberbnur Sumbar Irwan Prayitno

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (Foto : FKusuma/Kemenag RI)

Langgam.id – Tujuh Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat akan ditinggal kepala daerahnya karena cuti untuk mengikuti pilkada 2020. Posisi kepala daerah di masing-masing daerah itu akan diisi oleh pejabat sementara (Pjs).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku sudah mengajukan nama-nama Pjs itu ke Kemendagri. Semua nama yang diajukan merupakan pejabat eselon II di Pemprov Sumbar.

“Kemarin tanggal 8 September sudah kita usulkan ke Kemendagri. Itu hari terakhir mengusulkan nama-nama Pj nya ke Kemendagri,” kata Irwan, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Pilkada 2020, 7 Daerah di Sumbar Bakal Dipimpin Pejabat Sementara

Nama-nama itu diajukan sebagai kepala daerah di tujuh kabupaten dan kota yakni, Kabupaten Pesisir Selatan, Solok Selatan, Kota Solok, Bukittinggi, Pasaman Barat, Agam, dan Padang Pariaman.

Irwan mengatakan, Pjs itu akan menjabat hingga dilantikanya kepala daerah definitif setelah pilkada nanti. Pejabat yang ditunjuk menjadi Pls juga diminta menjaga netralitas saat pilkada.

“Kemudian menjaga ASN dibawahnya untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Meski masih ada kepala daerah di luar tujuh kabupeten dan kota itu yang kembali maju dalam pilkada, mereka tidak akan digantikan oleh Pjs. Hal itu karena di daerah tersebut hanya satu orang kepala daerah yang maju.

“Yang lainnya masih ada kepala daerahnya, bupati maju, wakilnya enggak. Kemudian wakilnya maju, bupatinya tidak. Ada yang begitu. Dua duanya maju, kosong ada tujuh,” ujar Irwan. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Revitalisasi Pasar Raya Padang, Relokasi Pedagang Ditargetkan hanya Sampai September
Aksi simbolik di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat, Jalan Sudirman, Kota Padang, Senin (22/6/2026)
Spanduk Jumbo “Sumbar Belum Pulih Terbentang” di Depan Kantor Gubernur
Pemko Padang mengklaim tetap melakukan efesiensi anggaran, di tengah sorotan terhadap rencana renovasi rumah dinas wali kota Fadly Amran
Respon Pemko Perihal Alokasi Anggaran Rumah Dinas Fadly Amran di Tengah Kebijakan Efisiensi
Walikota Padang Fadly Amran.
Pemko Padang Batalkan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Fadly Amran
pemerintah kota mengalokasi anggaran ratusan juta untuk memoles rumah dinas walikota Padang
Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar
Miliaran Rupiah APBD untuk Fasilitas Pejabat, Walhi Soroti Arah Politik Anggaran Pemprov Sumbar