Gubernur Sebut Isu SARA dan Politik Uang Tak Laku di Sumbar

Gubernur Sumbar KPU | Irwan Prayitno

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno (Foto: Langgam.id)

Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyebut Pilkada Serentak 2020 di Sumbar biasanya berjalan dengan kondusif. Menurutnya isu tentang Suku Ras Agama dan Antar golongan (SARA) hampir tidak pernah muncul di Sumbar.

"Untuk di Sumbar, saya melihat urusan SARA mungkin kalau disebut tidak, ya hampir tidak ada, kalau ditanya kenapa, karena penduduknya homogen," katanya di Padang (25/9/2020).

Irwan mengatakan hal itu didasarkan pada pengalamannya ikut pilkada di Sumbar selama ini. Namun kondisi tersebut memang agak berbeda dengan Pilpres.

"Kecuali dulu pilpres memang ada, tetapi sekarang kita kan cuma Pilkada," katanya.

Baca juga: Kampanye Pilkada Mulai Sabtu 26 September, Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

Sementara soal politik uang, menurutnya berdasarkan hasil survei baik daerah maupun nasional hampir rata-rata tidak efektif dilakukan di Sumbar. Adapun hanya sebagian kecil daerah, yang menerima uang lalu memilih sesuai dengan orang yang memberi.

"Jadi secara umum tidak efektif, orang Minang itu kalau dikasih uang diterimanya, dikasih barang diterimanya, tapi kalau memilihnya suka-suka dia, begitu budaya kita, orang tidak bisa diarahkan dan dibujuk paka uang, yakin saya itu," katanya.

Menurutnya kalau ada yang memberi tentu akan diterima, tapi soal memilih suka-suka masyarakat. Hal ini juga sudah ada banyak bukti, bahwa mereka yang mengeluarkan uang banyak tetapi tetap juga tidak terpilih.

"Mudah-mudahan tidak terjadi, jadi kalau ada calon yang punya niat money politik kasih saja uang ke panti asuhan atau ke orang miskin, itu kan juga melanggar aturan," katanya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madani
Komnas Perempuan Soroti Pemprov Sumbar Tak Miliki Layanan Rumah Aman 
Miko Kamal
Tugas Penting Menunggu Kadis Pendidikan Baru
Ombudsman Sumbar dalami laporan dugaan maladministrasi terkait pemindahan tenaga honorer Dinas Koperindag Kabupaten Solok.
Kisruh Pemindahan Honorer Pemkab Solok hingga Tak Diusulkan PPPK, Ombudsman Sumbar Ungkap Kejanggalan
Desa Wisata Nagari Adat Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto/Kemenpar.go.id
Data BPS: Kunjungan Wisatawan Asal Singapura ke Sumbar Meningkat Tajam
Nobar dan diskusi AJI Padang bersama Interes dengan tema Tetap Kritis dalam Ancaman Serangan Digital” di Kantor AJI Padang, Selasa (19/8). Foto : AJI Padang
Nobar AJI-Interes: Serangan Digital Masih Mengancam Aktivis di Sumbar
Ilustrasi Karhutla
BPBD Padamkan Karhutla 4 Hektar di Tanah Datar, Dekat Pemukiman