Gubernur Sebut Isu SARA dan Politik Uang Tak Laku di Sumbar

Gubernur Sumbar KPU | Irwan Prayitno

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno (Foto: Langgam.id)

Langgam.id – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyebut Pilkada Serentak 2020 di Sumbar biasanya berjalan dengan kondusif. Menurutnya isu tentang Suku Ras Agama dan Antar golongan (SARA) hampir tidak pernah muncul di Sumbar.

“Untuk di Sumbar, saya melihat urusan SARA mungkin kalau disebut tidak, ya hampir tidak ada, kalau ditanya kenapa, karena penduduknya homogen,” katanya di Padang (25/9/2020).

Irwan mengatakan hal itu didasarkan pada pengalamannya ikut pilkada di Sumbar selama ini. Namun kondisi tersebut memang agak berbeda dengan Pilpres.

“Kecuali dulu pilpres memang ada, tetapi sekarang kita kan cuma Pilkada,” katanya.

Baca juga: Kampanye Pilkada Mulai Sabtu 26 September, Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

Sementara soal politik uang, menurutnya berdasarkan hasil survei baik daerah maupun nasional hampir rata-rata tidak efektif dilakukan di Sumbar. Adapun hanya sebagian kecil daerah, yang menerima uang lalu memilih sesuai dengan orang yang memberi.

“Jadi secara umum tidak efektif, orang Minang itu kalau dikasih uang diterimanya, dikasih barang diterimanya, tapi kalau memilihnya suka-suka dia, begitu budaya kita, orang tidak bisa diarahkan dan dibujuk paka uang, yakin saya itu,” katanya.

Menurutnya kalau ada yang memberi tentu akan diterima, tapi soal memilih suka-suka masyarakat. Hal ini juga sudah ada banyak bukti, bahwa mereka yang mengeluarkan uang banyak tetapi tetap juga tidak terpilih.

“Mudah-mudahan tidak terjadi, jadi kalau ada calon yang punya niat money politik kasih saja uang ke panti asuhan atau ke orang miskin, itu kan juga melanggar aturan,” katanya. (Rahmadi/ABW)

Baca Juga

Walikota Padang, Fadly Amran.
Pemko Padang Siapkan Opsi Relokasi bagi Warga Kuranji yang Tinggal di Area Rawan Banjir
Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat pengawasan terhadap travel umrah yang belum mengantongi izin operasional.
Kemenhaj Sumbar Akan Tindak Tegas Travel Umrah Tak Berizin
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Mitigasi Banjir, Pemko Padang  Segera Normalisasi Sungai 
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
Kewajiban Sipangka Tol dan Hak Publik untuk Tahu
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
5 Anggota DPR RI Asal Sumbar Belum Lapor LHKPN 2025, dari Andre Rosiade hingga Rahmat Saleh
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI
LBH Padang Soroti Temuan BPK Rp704 Juta pada Proyek Gedung MUI