Gubernur: Keluarga dan Kepedulian Masyarakat Berperan Atasi Masalah Sosial Kependudukan

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa faktor keluarga dan kepedulian masyarakat berperan sangat penting untuk mengatasi berbagai

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah memberikan kata sambutan saat kegiatan Forum OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. [foto: Pemprov Sumbar]

InfoLanggam - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa faktor keluarga dan kepedulian masyarakat berperan sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah sosial kependudukan.

"Perlindungan terhadap anak dan pemberdayaan terhadap perempuan adalah bagian dari masalah dasar kebangsaan. Jaminan itu perlu dipastikan ada oleh pemerintah, termasuk juga pengendalian penduduk dan KB," ujar Mahyeldi saat membuka Forum OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPA&PPKB) Sumbar di Hotel Pangeran Beach Padang, Selasa (27/2/2024).

Menurut Mahyeldi, faktor keluarga yang baik diyakini akan menghasilkan generasi masa depan yang baik. Sehingga juga berarti memberikan garansi terwujudnya kualitas berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Oleh karena itu, Mahyeldi menyebut bahwa keluarga sebagai pondasi dasar pembangunan kebangsaan.

"Fungsi pendidikan ada di dalam keluarga. Bersama dengan sekolah dan rumah ibadah, ketiganya perlu menjalankan fungsi pendidikan dengan sebaik-baiknya demi lahirnya generasi masa depan yang baik pula," bebernya.

Selain keluarga, terang Mahyeldi, faktor kepedulian masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah sosial kependudukan atau kemasyarakatan.

Mahyeldi menilai, faktor ini perlahan memudar, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk kembali menghidupkannya di tengah kehidupan sosial bermasyarakat di Sumbar.

"Kalau di masa-masa yang lalu, anak-anak tidak hanya diawasi oleh orang tuanya, melainkan juga diawasi oleh seluruh masyarakat di sekitar tempat tinggal atau lingkungannya. Hari ini, fungsi pengawasan itu yang mulai hilang," tutur Mahyeldi.

Melalui Forum OPD DPPPA&PPKB Sumbar tersebut, Mahyeldi menekankan pentingnya menyelaraskan program antara provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu dimaksudkan untuk kembali menghidupkan dan meningkatkan peran-peran pengawasan tersebut, sehingga masalah sosial kependudukan di tengah masyarakat Sumbar bisa teratasi. (*/yki)

Baca Juga

Semifinal Piala Asia U-23, Pemprov Sumbar Gelar Nonton Bareng
Semifinal Piala Asia U-23, Pemprov Sumbar Gelar Nonton Bareng
Kunjungi Jakarta Smart City, Pemprov Sumbar Bertekad Tingkatkan Layanan dengan Teknologi
Kunjungi Jakarta Smart City, Pemprov Sumbar Bertekad Tingkatkan Layanan dengan Teknologi
Job Fair Hybrid Kota Padang 2023 mulai digelar Rabu (25/10/2023) besok. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Pemprov Sumbar Bakal Gelar Job Fair
Heboh ASN Bolos Kerja 8 Bulan Tetap Terima Gaji, BKD Sumbar Pastikan Tidak Benar
Heboh ASN Bolos Kerja 8 Bulan Tetap Terima Gaji, BKD Sumbar Pastikan Tidak Benar
Kadis ESDM Sumbar: Pemkab Solok Urus Tambang Liar, Perbaikan Jalan Tugas Pemprov Bersama BPJN
Kadis ESDM Sumbar: Pemkab Solok Urus Tambang Liar, Perbaikan Jalan Tugas Pemprov Bersama BPJN
Upaya Pemprov Bersama Kabupaten Kota Berbuah Manis, Rp478,6 Miliar Dana Pusat Dikucurkan untuk Membangun Jalan di Sumbar
Upaya Pemprov Bersama Kabupaten Kota Berbuah Manis, Rp478,6 Miliar Dana Pusat Dikucurkan untuk Membangun Jalan di Sumbar