Gerakan Pangan Murah di Sumbar, Catat! Ini Tanggal dan Lokasinya

Langgam.id — Gerakan Pangan Murah (GPM) kembali di sejumlah daerah di Sumatra Barat selama September 2026. Kegiatan ini digelar Bank Indonesia (BI) bersama Perum Bulog, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, serta pemerintah kabupaten/kota.

GPM menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan masyarakat, sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan di daerah.

Kegiatan GPM dimulai di Pasar Raya Padang, Jumat (11/9/2026). Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut di sejumlah lokasi hingga akhir September.

Berikut jadwal dan lokasi pelaksanaan GPM di Sumatra Barat:

  1. Pasar Raya Padang — 11 dan 14 September 2026.
  2. Car Free Day Kota Padang — 13 September 2026.
  3. Pasar Nanggalo, Kota Padang — 15 September 2026.
  4. Pasar Tradisional Kabupaten Pasaman Barat — 22 September 2026.
  5. Pasar Atas Kota Bukittinggi — 24-25 September 2026.
  6. Pasar Tradisional Kabupaten Dharmasraya — 28-29 September 2026.

Pada kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan strategis yang disediakan Perum Bulog Sumatera Barat.

Selain menyediakan bahan pangan, kegiatan GPM juga dirangkaikan dengan layanan penukaran uang Rupiah, edukasi pembayaran digital menggunakan QRIS, serta edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah.

Bank Indonesia juga menyediakan sejumlah komoditas hortikultura, di antaranya cabai merah dan bawang merah.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatra Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengatakan GPM merupakan salah satu bentuk sinergi untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pangan di daerah.

“Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bentuk sinergi Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan Perum Bulog dalam mendukung keterjangkauan harga serta akses masyarakat terhadap komoditas pangan,” ujar Majid.

Menurutnya, koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan kesiapan pasokan, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan kegiatan yang tertib.

Pelaksanaan GPM juga mempertimbangkan perkembangan harga pangan di Sumatra Barat. Pada Agustus 2026, seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumbar mengalami inflasi bulanan.

Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,46 persen secara bulanan (mtm), diikuti Kota Bukittinggi 0,20 persen, Kabupaten Dharmasraya 0,11 persen, dan Kota Padang 0,10 persen.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi pangan antara lain cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.

Sementara itu, berdasarkan koordinasi dengan Perum Bulog Sumatera Barat, ketersediaan beras, minyak goreng, dan gula pasir dinilai memadai untuk mendukung pelaksanaan GPM.

BI mengajak masyarakat memanfaatkan GPM secara tertib dan sesuai kebutuhan. Pengaturan alur pelayanan dan pembelian dilakukan bersama pemerintah daerah, pengelola pasar, Bulog, serta pihak terkait untuk mendukung kelancaran kegiatan dan pemerataan akses masyarakat.

Ke depan, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat pemantauan harga, pasokan, dan distribusi pangan guna mendukung pengendalian inflasi serta menjaga daya beli masyarakat di Sumatra Barat. (HER)

Tag:

Baca Juga

GPM Kembali Digencarkan, Kepala BI Sumbar: Upaya Pengendalian Inflasi Pangan di Daerah
GPM Kembali Digencarkan, Kepala BI Sumbar: Upaya Pengendalian Inflasi Pangan di Daerah
Pemkab Dharmasraya Gelar Pangan Murah (GPM) di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, Rabu (15/10/2025).
BI Sumbar dan Bulog Kembali Gencarkan Gerakan Pangan Murah
BI Catat Tren Inflasi Tahunan Sumbar Terus Menurun
BI Catat Tren Inflasi Tahunan Sumbar Terus Menurun
SCF 2026 Sukses, BI Sumbar Bakal Rutinkan Tiap Tahun Dukung UMKM Perluas Ekspor
SCF 2026 Sukses, BI Sumbar Bakal Rutinkan Tiap Tahun Dukung UMKM Perluas Ekspor
SCF 2026 Ditutup, Transaksi dan Komitmen Usaha Tembus Rp2,75 Miliar
SCF 2026 Ditutup, Transaksi dan Komitmen Usaha Tembus Rp2,75 Miliar
BI Fasilitasi Business Matching Pembiayaan UMKM Rp101,918 Miliar
BI Fasilitasi Business Matching Pembiayaan UMKM Rp101,918 Miliar