Fraksi PKS Yakin DPRD Sumbar Batal Gunakan Hak Interpelasi

DPRD Sumbar Siap Setujui Perubahan Anggaran Hadapi Virus Corona

Rapat Paripurna DPRD Sumbar (Foto: Rahmadi/Langgam.id)

Langgam.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat optimis bahwa lembaga legislatif itu tidak akan menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Interpelasi berencana akan membahas soal perjalanan dinas ke luar negeri gubernur dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar mengatakan dari rapat paripurna internal DPRD Sumbar dan berbagai pandangan fraksi kemungkinan penggunaan hak interpelasi rasanya kurang tepat.

Materi pertama yakni perjalanan dinas gubernur ke luar negeri, tampak sebagian besar fraksi di DPRD Sumbar tidak menyetujui hal tersebut.

“Itu bukan sebuah kebijakan dan juga tidak merugikan masyarakat. Kegiatan tersebut malah membawa investasi ke Sumbar,” katanya di Padang, Jumat (6/3/2020).

Sementara itu terkait materi kedua yakni pengelolaan BUMD, komposisinya sama besar. Ada fraksi yang setuju dan ada juga yang tidak setuju.

Dia sepakat dengan pertanyaan yang diluncurkan fraksi Golkar saat itu yaitu sejauh mana fungsi komisi terkait dalam melakukan pengawasan BUMD tersebut

Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk BUMD berada di luar APBD Sumbar. Sehingga jika ingin melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban tentu dapat diatanyakan langsung kepada direksi.

“Ada ruang lain yang dapat dimanfaatkan untuk mempertajam pengawasan seperti rapat dengar pendapat, monitoring dan evaluasi,” katanya.

Sebelumnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumbar merupakan satu satunya fraksi yang menolak usulan interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan ke luar negeri, BUMD serta pengelolaan aset dalam rapat paripurna internal.

Juru bicara fraksi PKS DPRD Sumbar Rafdinal mengatakan agar pihak pengusul melengkapi siapa saja yang melakukan usulan interpelasi karena ada perbedaan nama anggota dewan yang mendukung.

Menurutnyafraksinya menolak usulan ini karena usulan hak interpelasi bertentangan dengan aturan penggunaan hak interpelasi tersebut.

Selanjutnya DPRD akan kembali menggelar rapat paripurna pada Senin(9/3/2020). Paripurna nantinya akan mendengarkan jawaban pengusul dan memutuskan apakah interpelasi jadi dilakukan atau tidak. (*/Rahmadi)

Baca Juga

Jamaah Masjid Baitul Mukmin Labuah Baru Payakumbuh bisa tersenyum lega, pasalnya impian punya ambulans terwujud di momen Hari Raya
Masjid Baitul Mukmin Payakumbuh Akhirnya Punya Ambulans, Supardi: Alhamdulillah
Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengungkapkan bahwa salah satu unsur penopang perekonomian Sumatera Barat adalah sektor UMKM.
Tinjau Booth Paviliun Sumbar di PRJ 2024, Supardi Dorong UMKM Payakumbuh Ekspansi ke Pasar Global
KPU Sumbar resmi menetapkan 65 calon anggota DPRD Sumatra Barat terpilih pada Pemilu serentak 2024 pada rapat pleno yang digelar Jumat
KPU Tetapkan 65 Anggota DPRD Sumbar Terpilih, Ini Nama-namanya
Bukittinggi, Payakumbuh selama ini hanya sekedar kota perlintasan. Sehingga perekonomian Payakumbuh hanya bertumpu pada sektor
Jadikan Payakumbuh Kota Tujuan, Supardi Ajak Tokoh Adat Bangga dengan Budaya Sendiri
Bencana yang terjadi baru-baru ini di Agam dan Tanah Datar mesti membuka mata pemerintah dan masyarakat bahwa Sumbar masihlah daerah
Ketua DPRD Sumbar: Diperlukan Banyak Anggota Penggerak Masyarakat Siaga Bencana
Ketua dan Komisi II DPRD Sumbar membahas hal-hal strategis yang menyangkut peningkatan taraf kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir dengan
DPRD Sumbar Bahas Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Pemprov DKI Jakarta