Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang, Kuasa Hukum Pertanyakan Penetapan Tersangka

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang, Kuasa Hukum Pertanyakan Penetapan Tersangka

Suharizal diskusi dengan kliennya. [Irwanda/Langgam]

Berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang, Kuasa Hukum Pertanyakan Penetapan Tersangka.

Langgam.id – Kuasa hukum DV, tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang mempertanyakan penetapan status tersangka kliennya oleh kejaksaan negeri setempat. Pasalnya, hasil audit BPKP Wilayah Sumbar belum keluar.

“Sampai saat ini, belum jelas berapa jumlah kerugian uang negara yang disebabkan oleh kasus dugaan korupsi ini. Sementara klien kami telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata kuasa hukum DV, Suharizal di Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Jumat (18/3/2022).

Seharusnya, kata Suharizal, kepastian jumlah kerugian keuangan negara oleh auditor sudah jelas sebelum penetapan tersangka. Penetapan tersangka kliennya dianggap keliru.

“Rasanya keliru, jika penetapan jumlah kerugian uang negara yang diduga dikorupsi hanya berdasarkan perhitungan jaksa selaku penyidik,” kata Suharizal saat mendampingi kliennya dalam pemanggilan lanjutan.

Belum keluarnya hasil resmi auditor, sementara kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka, menggambarkan buruknya penegakkan hukum dalam kasus ini.

Menurutnya, ada aturan yang lebih tinggi dan hendaknya menjadi acuan dalam proses hukum kliennya. Aturan tersebut yakni perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan kerugian nyata dan pasti. Dalil itu, tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Selanjutnya ada Putusan Mahkamah Konstitusi soal frasa dapat merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang dinyatakan tidak berlaku lagi,” tuturnya.

Diketahui, DV merupakan satu dari tiga orang yang disangka terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dana hibah KONI Padang. Kala itu, DV menjabat sebagai Wakil Ketua I KONI Kota Padang bidang organisasi dan prestasi. Status tersangka sudah ditetapkan Kejari Kota Padang sejak 31 Desember 2021.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Padang Therry Gutama mengatakan pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP Sumbar keluar. Audit kerugian negara itu tidak bisa didesak.

Terkait penetapan tersangka DV, kata Therry, pihaknya menemui lebih dari dua alat bukti. Salah satunya hasil perhitungan penyidik sebesar Rp 2 miliar. Jumlah ini bisa lebih dan bisa kurang sesuai dengan proses yang masih berlanjut.

Pemeriksaan siang tadi, katanya, untuk mengkonfirmasi temuan yang ada. Pihaknya dalam hal ini hanya memberikan fasilitas tempat dalam pemeriksaan.

“Intinya adalah mengklarifikasi hasil temuan auditor BPKP, dan menanyakan apa hubungannya dengan para tersangka ini,” kata Therry Gutama.

Baca juga: 3 Orang Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah KONI Padang

Therry menyebutkan, jika auditor telah memberikan jumlah secara resmi, pihaknya akan melanjutkan proses hukum untuk tahap I. Kejari Padang akan menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik pada jaksa penuntut umum untuk diperiksa.

“Jika tahap formil dan materil lengkap (P21) maka bisa dilanjutkan pada tahap selanjutnya,” tuturnya.

Dapatkan update berita Padang – berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

274 Gerai Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi di Sumbar, Tembus Empat Besar Nasional
274 Gerai Koperasi Merah Putih Siap Beroperasi di Sumbar, Tembus Empat Besar Nasional
KMM Jaya mendesak penghentian semua aktivitas tambang emas ilegal di Sumbar. (Dok. Istimewa)
KMM JAYA Desak Penutupan Tambang Emas Ilegal di Sumbar, Surati Satgas PKH hingga Kapolri
Pengadaan barang rumah tangga di rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menjadi sorotan.
Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Anggaran Disorot, Pemprov Sumbar: Semua Transparan dan Bisa Dipantau!
Rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy di Jalan Flamboyan Padang Barat
Penjelasan Pemprov Proyek Sumur Bor Rp250 Juta di Rumah Dinas Wagub
Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran Rp885 juta untuk renovasi rumah dinas Sekda. Di luar itu juga ada anggaran pemeliharaan senilai Rp90 juta.
Anggaran Renovasi Rumah Dinas Sekda Sumbar Capai Rp800 Juta Lebih