DPRD Tanah Datar Alihkan Anggaran Pokir dan Perjalanan Dinas untuk Atasi Corona

Langgam.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakati refocusing anggaran kegiatan Pokok Pikiran (Pokir) dan perjalanan dinas untuk atasi wabah Virus Corona (Covid-19) di daerah itu.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat finalisasi anggaran, Selasa (21/4/2020).

Ketua TAPD Tanah Datar, Irwandi menyebutkan, refocusing anggaran harus dilakukan, mengingat cukup besarnya beban Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun ini. Selain itu, juga ada pengurangan dana dari pemerintah pusat serta kebutuhan untuk atasi Covid-19.

"Pergeseran yang dilakukan yaitu sebesar Rp271 miliar lebih dari Rp122 miliar lebih devisit, Rp57 miliar penanganan Covid-19 serta Rp91 miliar pengurangan dana transfer (pusat) dan PAD," ujar Irwandi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Langgam.id, Rabu (22/4/2020).

Usai rapat tersebut, dan telah menerima masukan dari sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) terkait penanganan Covid-19 di Tanah Datar, maka anggota DPRD telah melaksanakan rapat internal untuk membahas bentuk pelaksanaan atas pergeseran anggaran tersebut.

Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra menyebutkan, bahwa DPRD Tanah Datar sepenuhnya mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

Baca Juga: Jumlah ODP Turun di Tanah Datar, Pemkab Tetap Siapkan Ruang Isolasi dan Karantina

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan, katanya, yaitu dengan digesernya pelaksanaan Pokir DPRD serta perjalanan dinas untuk dimanfaatkan mengatasi Covid-19 di Tanah Datar.

"Kami sepakat, seluruh pokir dan BKBK yang ada dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 serta pengurangan Rp4 miliar perjalanan dinas dan kegiatan DPRD" ujarnya.

Baca Juga: Seorang PDP Dikebumikan di Tanah Datar dengan Protokol Covid-19

Selain menggeser anggaran Pokir, menurut Anton, DPRD dan TAPD juga sepakat untuk menunda pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik serta sejumlah kegiatan lain. Kecuali, yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19 di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (*/Irwanda/ZE)