DPRD Sumbar: Selesaikan Masalah Siswa Demo Kepala Sekolah Sebelum UNBK

Ranperda Sumbar

Gedung DPRD Sumbar. (Foto: sumbarprov.go.id)

Langgam.id - Komisi V DPRD Sumatra Barat (Sumbar) meminta dinas terkait untuk menyelesaikan masalah yang menyelimuti dunia pendidikan Sumbar. Salah satunya, aksi demonstrasi siswa SMAN 5 Padang yang menuntut kepala sekolah mundur.

“Kita telah meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menyelesaikan permasalah ini. Untuk masalah kepala sekolah sendiri akan diproses setelah UNBK selesai,” kata ketua Komis V DPRD Sumbar Hidayat, Jumat (29/3/2019), sebagaimana dilansir Publikasi Sekretariat DPRD Sumbar di situs resmi Pemprov.

Dia mengatakan, aksi demo yang dilakukan siswa SMAN 5 Padang cukup menjadi sorotan. Ia berharap tidak jadi acuan sekolah lain untuk melakukan tindakan yang sama. "Sebagai kepala sekolah kinerja mesti bijaksana . Disdik mesti melakukan pengawasan optimal agar hal yang diinginkan tidak terjadi, terutama menjelang UNBK," ujarnya.

Komisi V mendukung langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mengatasi persoalan tersebutu. Dari laporan hasil penelusuran TPF, tergambar bahwa ada miskomunikasi, baik di internal maupun dengan komite sekolah.

"Dinas Pendidikan memiliki kewenangan penuh dalam mengatasi persoalan itu. Untuk itu, hendaknya mengatasi persoalan langsung ke akar permasalahan sesuai dengan apa yang telah diidentifikasi oleh tim pencari fakta," kata Hidayat.

DPRD, ujarnya, hanya mengingatkan agar tindakan yang diambil tidak menimbulkan preseden buruk bagi dunia pendidikan. Wibawa sekolah sebagai lembaga pendidikan harus tetap dijaga.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Aristo Munandar menambahkan, penyelesaian persoalan yang terjadi di SMAN 5 Padang jangan sampai menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan.

Dia menekankan perlunya menuntaskan persoalan manajemen sekolah agar terbentuk ketahanan sekolah sebagai lembaga pendidikan.

"Hal-hal yang perlu ditekankan dalam mengatasi persoalan ini adalah terkait menajemen sekolah agar ketahanan sekolah semakin kuat. Jangan sampai keputusan yang diambil menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan Sumatera Barat," sarannya.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Apris mengatakan, jangan sampai ada kendala di lapangan saat pelaksanaan UNBK.

"Dari laporan yang kami terima semuanya sudah oke. Tapi sebelum ujian dilaksanakan Dinas Pendidikan tentu perlu cek segala sesuatu yang diperlukan. Apakah sudah berjalan dengan seharusnya atau tidak? Sehingga tak ada hambatan di lapangan ketika pelaksanaan ujian," ujarnya. (*/SS)

Ikuti berita terbaru dan terkini dari Langgam.id. Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

DPRD Sumbar Rapat Paripurna Rancangan Perda Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah
DPRD Sumbar Rapat Paripurna Rancangan Perda Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah
Prodi Magister TPB Unand Lakukan Promosi ke UPTD BMSPP Bukittinggi
Prodi Magister TPB Unand Lakukan Promosi ke UPTD BMSPP Bukittinggi
DPRD Sumbar dan Pemprov Mulai Bahas Ranperda Kebudayaan Daerah
DPRD Sumbar dan Pemprov Mulai Bahas Ranperda Kebudayaan Daerah
Berita Sumbar terbaru dan terkini hari ini: Pansus DPRD Sumbar meminta pemprov segera menuntaskan urusan sejumlah aset milik BUMD.
Sumbar KLB Campak, DPRD Provinsi Segera Panggil Dinas Kesehatan
DPRD Provinsi Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KI Sumbar, Berikut 15 Peserta
DPRD Provinsi Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KI Sumbar, Berikut 15 Peserta
DPRD Sumbar Temukan Ada HGU Diperpanjang Hingga 2080 di Atas Tanah Ulayat Pessel
DPRD Sumbar Temukan Ada HGU Diperpanjang Hingga 2080 di Atas Tanah Ulayat Pessel